Peran Kejaksaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Pasca Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bantul

SARAH YANANDA, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji relevansi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bantul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bentuk progresivitas hukum yang lebih bernuansa humanis. Namun demikian mekanisme ini tetap berjalan dalam koridor yang sama dengan alasan dihentikannya suatu perkara pidana, yang kesemuanya akan berakhir dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Bantul merupakan salah satu pelopor pasca diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga tanggal 17 Maret 2021, terdapat 3 (tiga) perkara pidana yang berhasil diupayakan perdamaiannya dengan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara garis besar, hambatan yang dialami Penuntut Umum dalam pelaksanaannya adalah penolakan dari para pihak yang sudah terbiasanya dengan sistem peradilan pidana konvensional.

This legal research aims to determine and examine the relevancy of the termination of prosecution based on restorative justice in the Indonesian criminal justice system. In addition, this legal research also aims to find out about the implementation and obstacles in implementing the termination of prosecution based on restorative justice in Bantul District Prosecutor's Office. The research method applied in this legal study is that of the normative-empirical method with descriptive aspect. The types of data that are used in this research are primary data obtained from the respondents by the means of interview, while the secondary data obtained from studying available documents. The data obtained from the result of library and field research are analysed using qualitative means with descriptive disquisition. Based on the result of this legal research, it can be concluded that the General Attorney Regulation Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution based on Restorative Justice showed a progressivity in law that leans more towards humanity. However, this mechanism continues to operate in the same corridor as the other legal basis to discontinue the prosecution of criminal cases, which all will end with the issuance of the Order to Terminate the Prosecution (SKP2). In the implementation, Bantul District Prosecutor's Office became one of the pioneers after the issuance of General Attorney Regulation. As of March 17th 2021, there have been 3 (three) criminal cases that had been peacefully solved by the means of restorative justice. Generally, some of the obstacles experienced by the prosecutor while implementing the regulation is the refusal from the parties who are more familiar with the conventional criminal justice system.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif