PEMBATALAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR MENGENAI JAWABAN ATAS PERMINTAAN IJIN PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/B/2017/PT.TUN.SBY)

TOFA HARI SETIADI, Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kajian terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY yang membatalkan keputusan majelis kehormatan notaris wilayah jawa timur mengenai jawaban atas permintaan ijin pemeriksaan notaris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute approach) serta pendekatan kasus (Case approach). Sifat penelitian deskriptif, dengan Bahan penelitian adalah data sekunder melalui library research yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembatalan Keputusan Majelis Kehormaran Notaris Wilayah Jawa Timur Mengenai Jawaban Atas Permintaan Ijin Pemeriksaan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 156/B/2017/PT.TUN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kewenangan untuk membatalkan surat keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur jawaban atas permintaan ijin pemeriksaan Notaris. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya kualifikasi kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari suatu pengadilan. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris termasuk salah satu obyek gugatan yang dapat diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dikarenakan memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang terdiri dari penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak (konkrit), Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju (individual), sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum (final).

The purpose of this research is to find out and analyze a study of the decision of the Surabaya State Administrative High Court Number 156 / B / 2017 / PT.TUN.SBY which canceled the decision of the East Java Notary Honorary Council regarding the answer to the request for permission to examine the notary public. This research is a type of normative research with a statute approach and a case approach. The nature of descriptive research, with the research material is secondary data through a research library consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Cancellation of the Decision of the East Java Regional Notary Court regarding Answers to the Request for Notary Examination Permit (Case Study of Decision Number 156 / B / 2017 / PT.TUN) request for permission to examine Notary. This can be seen from the fulfillment of the absolute authority qualifications and the relative authority of a court. The decision of the Notary Honorary Council is one of the objects of action that can be decided by the State Administrative Court. This is because it fulfills the elements of a State Administrative Decree which consists of a written stipulation, issued by a State Administration Agency / Official, contains a State Administration legal action based on the prevailing laws and regulations, the object of which is decided in that State Administrative Decree. not abstract (concrete), the State Administration Decree is not intended for the public but is specific to both the address and the object being addressed (individually), it is definitive and therefore can have legal consequences (final).

Kata Kunci : Kewenangan PT. TUN, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris