PENETAPAN DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

HIZBULLAH HANIF, Dr.Supriyadi, S.H.,M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur penetapan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dengan prinsip due process of law. Penelitian ini juga mengkaji kelemahan prosedur penetapan terduga teroris dan organisasi teroris berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia utamanya terkait hak atas peradilan yang adil. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif normatif yang mempunyai tujuan untuk menjawab masalah hukum menggunakan sumber-sumber kepustakaan serta sumber primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa prosedur terkait DTTOT tidak sesuai dengan prinsip due process of law. Prosedur penetapan DTTOT tersebut masih memiliki kelemahan, karena walaupun sudah melibatkan lembaga yudisial namun adanya peradilan yang memberikan tersangka atau terduga teroris untuk membela diri bersifat opsional dan bukan merupakan kewajiban Tidak dijaminnya hak terduga teroris untuk membela diri di depan pengadilan sebelum penetapan dibuat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Potensi pelanggaran juga ada karena tingginya subyektifitas POLRI dalam usulan penetapan DTTOT serta tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai muatan dokumen yang harus dilampirkan oleh POLRI sebagai syarat pengajuan penetapan DTTOT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, BNPT sebagai badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengkoordinasi jalannya pemberantasan terorisme hanya mempunyai peran terbatas dalam usulan penetapan DTTOT.

This research aimed to analyze the procedure of individual and organization inclusion to the list of suspected terrorist and terrorist organization with due process of law principle. This research also study the flaws within the listing procedure in accordance with human rights protection principles particularly the right to fair trial. This legal research is a descriptive normative research which aim to answer legal problems using literature and primary sources. Primary data on this reseach are collected via interview with relevant informant, while the secondary data are collected by literature study. The data obtained on this research are analized using descriptive-qualitative approach. Through this research we can conclude that the listing procedure to the list of suspected terrorist and terrorist organization violate the due process of law principle. The listing procedure are flawed because although judicial body are involved but the court in which the suspected entities can be heard only serve as optional measure. The absence of court hearing before the final designation of entity to the list can potentially violate human rights.There are also an issue of subjectivity of Indonesian National Police in listing procedure given the fact that there are no specific criteria of the required documents to be submitted to Central Jakarta District Court. In the other hand, National Counter-Terorrism Agency as a government body that legally authorized to coordinating counter terrorism program has very little involvement in the submission of the list.

Kata Kunci : Terorisme, Due Process of Law, Hak Asasi Manusia