Reformulasi Kerangka Bilateral Investment Treaties (BITs) di Indonesia: Upaya Menyeimbangkan Kepentingan Investor Asing dan Negara Tuan Rumah

KERIN DHARMAWAN, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev., Prac.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Bilateral Investment Treaties (BITs) merupakan perjanjian tertulis antara dua negara dalam menjalin kerjasama di bidang penanaman modal asing. Indonesia tercatat telah menandatangani 72 BITs dengan berbagai negara. Namun, implementasi BITs di Indonesia saat ini justru menimbulkan berbagai perdebatan dan kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa keberadaan BITs justru lebih banyak merugikan kepentingan Indonesia sebagai negara tuan rumah. Hal tersebut dapat terjadi, karena ketentuan BITs Indonesia saat ini masih belum mampu menyeimbangkan kepentingan negara tuan rumah disatu sisi dan kepentingan investor disisi lain. Melihat kondisi tersebut, penulisan ini kemudian akan menganalisis lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam BITs yang dinilai merugikan kepentingan Indonesia sebagai negara tuan rumah dan memberikan alternatif solusi kepada pemerintah dalam melakukan reformulasi kerangka BITs demi terciptanya model standar BITs yang dapat menyeimbangankan kepentingan investor dan negara tuan rumah. Penulisan ini merupakan hasil penelitian normatif yang dilakukan melalui peninjauan beragam data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

BIT is a written agreement between two countries in establishing economic cooperation in the field of foreign investment. Indonesia itself has signed 72 BITs with various nations. However, the current implementation of BIT in Indonesia has generated various criticism and debates. Many parties argue that the existence of BITs is more detrimental to Indonesia's interest as the host state. This can happen because the current provisions of Indonesia's BITs are still unable to balance the interests of the host country on the one hand and the interests of investors on the other. This paper will then analyze the provisions of the singed BITs that are considered detrimental to Indonesia's interest as the host state. After analyzing, the writer will then provide an alternative solution to the government in reformulating the BIT framework to create a BIT model standard that can balance investor's and Indonesia's interests as the host state. This research is normative research conducted by reviewing various secondary data. The secondary data comprises primary legal material and secondary legal material.

Kata Kunci : BITs, Indonesia, Penanaman Modal Asing