Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan E-procurement (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 - 2018)

FEBRILIA FITRIANING SARI, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P.,M.I.O.P

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 hingga 2018. Kebijakan e-Procurement merupakan kebijakan yang dilatarbelakangi oleh berbagai kelemahan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Banyaknya anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadikan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini sebagai salah satu sektor yang rawan terjadinya korupsi. Diadopsinya teknologi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis evaluasi implementasi kebijakan e-Procurement di Kota Yogyakarta ini akan dilakukan dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan melakukan analisis terhadap beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Selain itu kajian ini juga akan melihat dampak implementasi kebijakan e-Procurement di Kota Yogyakarta. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi kebijakan e-Procurement di Kota Yogyakarta selama ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi serta peningkatan efisiensi waktu dan anggaran, akan tetapi implementasi kebijakan e-Procurement yang telah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) pada kenyataannya masih belum dapat menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Yogyakarta terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Implementasi kebijakan e-Procurement di Kota Yogyakarta masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun pejabat pemerintah untuk melakukan kecurangan. Sehingga diperlukan penguatan fungsi pengawasan Intern Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum (APH) serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Yogyakarta.

This study aims to evaluate the implementation of the government's electronic procurement of goods / services (e-Procurement) in the City of Yogyakarta in 2016 - 2018. The e-Procurement policy is a policy motivated by various weaknesses in the implementation of conventional government procurement of goods / services. The large amount of budgets in the implementation of the procurement of goods / services has made the government's procurement of goods / services one of the sectors prone to corruption. The adoption of technology in government goods / service procurement activities is expected to be an alternative to overcome fraud that occurs in the implementation of government goods / services procurement. The research method used in this research is a qualitative research method with a case study approach. The data collection technique is done through interview, observation and literature study. Analysis of the implementation of e-Procurement policies in Yogyakarta City will be carried out using the concept of policy implementation from Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier by analyzing several variables that influence policy implementation, namely problem characteristics, policy characteristics and policy environment. In addition, this study will also look at the impact of implementing the e-Procurement policy in Yogyakarta City. The results of this study conclude that although the implementation of e-Procurement policies in Yogyakarta City has had a positive impact on increasing transparency and increasing efficiency in time and budget, the implementation of e-Procurement policies that have taken advantage of advances in Information Technology (IT) has in fact not can guarantee that the implementation of government goods / services procurement in Yogyakarta City is free from acts of corruption, collusion and nepotism (KKN). The implementation of the e-Procurement policy in Yogyakarta City still has loopholes that can be exploited by business actors and government officials to commit fraud. So it is necessary to strengthen the internal supervision function of the Government and Law Enforcement Officials (APH) and increase public participation to oversee the implementation of government goods / services procurement in Yogyakarta City.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,Pengadaan Barang/Jasa,E-Procurement,Korupsi