Politik Kebijakan Pendidikan Pra-Sekolah di Kota Blitar (Studi Kasus Kebijakan Pengalihan Status TK Swasta ke TK Negeri di Kota Blitar Tahun 2016 - 2018)

DHIEMAS FAJAR VICTORIAWAN, Amalinda Savirani, Dr., S.I.P., M.A. (Ketua Penguji); Wawan Mas'udi, Dr., S.I.P., M.P.A. (Penguji I); Bayu Dardias Kurniadi, S.I.P., M.A., Ph.D. (Penguji II)

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan sepuluh TK swasta di Kota Blitar. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 2018 dengan menambah lima TK untuk dialihkan menjadi TK negeri. Lima belas TK tersebut sebelumnya merupakan TK swasta yang dikelola oleh dua kelompok/organisasi masyarakat, yakni PKK Kota Blitar dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana proses agenda setting kebijakan pengalihan status lima belas TK tersebut selama tahun 2016-2018. Penelitian akan menggunakan multiple stream framework milik Kingdon dalam usaha untuk memahami bagaimana arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik diarahkan sehingga dapat membuka policy windows, dan menyebabkan munculnya kebijakan untuk mengalihkan TK swasta menjadi negeri, dengan tujuan utama yaitu menerapkan pendidikan gratis pada TK Negeri di Kota Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi berupa studi pustaka. Penggunaan pisau analisa multiple stream framework menghasilkan penemuan bahwa arus masalah, kebijakan, dan politik dapat dijalankan sedemikian rupa oleh aktor pemangku kebijakan, dalam kasus ini Pemerintah Kota Blitar dengan memanfaatkan momentum awal yaitu peralihan pengelolaan SMA yang sebelumnya dikelola oleh Pemkot, menjadi ranah yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa penyesuaian dalam agenda berlangsung secara cepat, mengikuti setidaknya dua hal: kebiasaan birokrasi, serta situasi atau budaya politik yang ada. Pada studi ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Blitar, khususnya Samanhudi Anwar serta PDI-P sebagai partai politik yang mendominasi di Kota Blitar dapat menginisiasi sebuah perubahan agenda politik dengan relatif mudah dan cepat. Penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan tanpa perlu melalui berbagai prosedur, serta tanpa melibatkan beberapa stakeholder didalamnya, ternyata dapat tetap berjalan dengan cukup lancar. Hal ini dipengaruhi oleh iklim politik di Kota Blitar yang memang telah dikuasai oleh Samanhudi maupun PDI-P Kota Blitar. Strategi politik populis yang dijalankannya selama menjabat membuat legitimasi Samanhudi dan PDI-P menjulang tinggi, sehingga upaya resistensi maupun kontrol publik terhadap kebijakan tidak berjalan dengan efektif.

In 2016, the City Government of Blitar issued a policy to take over the management of ten private kindergartens in Blitar City. This policy was continued in 2018 by adding five kindergartens to be converted into public kindergartens. The fifteen kindergartens were previously private kindergartens managed by two community groups / organizations, namely the Blitar City PKK and Blitar City Dharma Wanita Persatuan (DWP). This study seeks to explore how the agenda for the policy setting process for the status transfer of the fifteen Kindergartens during 2016-2018. The research will use Kingdon's multiple stream framework in an attempt to understand how problem streams, policy streams, and political streams directed so as to open policy windows, and led to the emergence of policies to convert private kindergartens to state, with the main objective, implementing free education at the State Kindergarten in Blitar City. This research is a qualitative research with a case study method that collects data through interviews and documentation in the form of literature studies. The use of multiple stream framework analysis blades resulted in the finding that the flow of problems, policies, and politics can be carried out in such a way by policy-making actors, in this case the Blitar City Government. Blitar City Government taking advantage of the initial momentum, which is the transition of high school management which was previously managed by the municipal government to become a government-managed domain, East Java Province. Some adjustments to the agenda are rapid, following at least two things: bureaucratic habits, and the prevailing political situation or culture. In this study, it can be concluded that the City Government of Blitar, especially Samanhudi Anwar as the Mayor of Blitar and PDI-P as the dominating political parties in Blitar City can initiate a change in the political agenda relatively easy and swift. The formulation of a policy agenda that was carried out without the need to go through various procedures, and without involving several stakeholders in it, turned out to be running quite smoothly. This events are influenced by the political climate in Blitar City which has indeed been controlled by Samanhudi and PDI-P of Blitar City. The populist political strategy he carried out during his tenure made the legitimacy of Samanhudi and the PDI-P soar, so that efforts to resist and control the public against policies did not work effectively.

Kata Kunci : Politik pendidikan, kebijakan, pra-sekolah, TK Negeri, TK Swasta