KAJIAN YURIDIS PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM HAL PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

CYNDYTA INTAN N, Dr. Harry Purwanto, S.H.,M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi klien yang membutuhkan salinan akta manakala penerima protokol notaris yang meninggal dunia belum ditentukan serta mengetahui dan mengkaji tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam hal terjadinya keterlambatan proses penyerahan protokol oleh notaris yang telah meninggal dunia Jenis penelitian ini merupakan normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan mendasarkan pada bahan penelitian yang berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, sedangkan data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa narasumber. Cara dan alat pengumpul data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang menyimpulkan hasil peneltian dari yang bersifat umum ke yang khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 62 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Penyerahan protokol notaris dilakukan ketika notaris telah meninggal dunia dan dilakukan oleh ahli waris dari notaris tersebut. Ketika ahli waris terlambat melakukan penyerahan protokol notaris, mengakibatkan belum adanya notaris penerima protokol. Klien yang membutuhkan Salinan akta dapat mengajukan surat permohonan kepada MPD bahwa klien tersebut membutuhkan Salinan akta tersebut. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa MPD mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Salinan akta manakala belum ditunjuknya notaris penerima protokol akibat terlambatnya penyerahan protokol notaris oleh Ahli waris notaris yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa MPD mempunyai peran dalam terjadinya keterlambatan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. MPD berperan aktif melakukan pendekatan kepada ahli waris agar segera melakukan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Peran MPD lainnya adalah dapat membantu ahli waris yang mengalami kendala dalam hal mendata atau mengiventaris protokol notaris yang jumlahnya sangat banyak..

The purpose of this study is to find out and study about legal protection for clients who need a copy of the deed when the deceased notary's protocol recipient has not been determined and to know and study the role of the Regional Supervisory Council in the event of delays in the process of submitting protocols by notaries who have passed away. This type of research is a descriptive normative research based on the research material derived from secondary data in the form of primary, secondary, tertiary legal materials, while the primary data is obtained directly from the research subject in the form of sources. Primary data collection methods and tools were obtained through interviews with sources, while secondary data was obtained through document study. The results of the study were analyzed qualitatively and then conclusions were drawn using the deductive thinking method which concluded the research results from general to specific ones. The results of this study indicate that Article 62 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary provides that the submission of the notary protocol is carried out when the notary has passed away and is carried out by the notary's heir. When the heirs are late in submitting the notary protocol, it results in the absence of a notary receiving the protocol. Clients who need a copy of the deed can submit an application letter to MPD that the client needs a copy of the deed. The results of this study also explain that the MPD has the authority to issue a copy of the deed when the notary recipient of the protocol has not been appointed due to the late submission of the notary protocol by the heir of the notary who has passed away. The results of this study also indicate that the MPD has a role in the occurrence of delays in submitting protocols for notaries who have passed away. MPD plays an active role in approaching the heirs to immediately submit the protocol of notaries who have passed away. Another MPD role is to be able to assist heirs who experience problems in registering or commenting on the large number of notary protocols.

Kata Kunci : Protokol Notaris, Notaris yang meninggal dunia, Peran Majelis Pengawas Daerah