IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA PONGGOK DAN DESA KRIKILAN KABUPATEN KLATEN)

DWI YULIE MAHFUDZ N, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

2021 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Dengan semakin besarnya dana yang mengucur ke desa, sistem perencanaan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan dana desa. Namun, pemerintah belum memperhatikan kualitas perencanaan penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses perencanaan penggunaan dana desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam ketidaksesuaian program dan kegiatan antara RKPDes dengan APBDes. Penelitian ini dilakukan terhadap Desa Ponggok dan Desa Krikilan di Kabupaten Klaten. Analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara yang mendalam. Proses perencanaan penggunaan dana desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Klaten telah melaksanakan proses perencanaan penggunaan dana desa sesuai dengan alur yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Musyawarah menjadi salah satu proses utama dalam proses perencanaan penggunaan dana desa. Desa Ponggok dan Desa Krikilan dalam melaksanakan proses perencanaan penggunaan dana desa sudah melibatkan masyarakat untuk menampung aspirasi. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi program dan kegiatan. Perubahan kondisi lingkungan, kondisi ekonomi desa dan kebijakan kepala desa menyebabkan perbedaan informasi antara RKPDes dengan APBDes pada tahun berjalan. Selain itu, dukungan pengembangan keterampilan SDM berupa sosialisasi dan pelatihan terkait proses perencanaan penggunaan dana desa untuk meningkatkan pemahaman SDM dirasa kurang sehingga menyebabkan implementasinya kurang optimal. Proses dalam sistem perencanaan penggunaan dana desa terjadi karena tekanan atau paksaan dari struktur (pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat) dengan alasan kepatuhan terhadap regulasi (koersif isomorfisma).

Along with the increase of special allocation funds for villages, the planning system becomes an increasingly important process in the budget utilization of village funds. Unfortunately, a planning system for budget utilization is yet to be of great concern for village officials. This research aims to identify the planning process of village fund utilization and to identify factors influencing the information mismatch between the ones stated in the Village Work Plan (RKPDes) and in the Village Budget (APBDes). The objects of this research are Ponggok Village and Krikilan Village, both located in Klaten Regency. This research is a qualitative study that uses document analysis and in-depth interviews as the data collection methods. The budget utilization planning process for village fund is based on Minister of Home Affairs� Regulation Number 114 of 2014 on Guidelines for Village Development. The research result shows that the village administration has been implementing the process of village fund utilization as stipulated in Minister of Home Affairs� Regulation Number 114 of 2014 on Guidelines for Village Development. Consensus through deliberation is the preferred method in determining the planning for village budget utilization. In doing so, Ponggok Village and Krikilan Village have attempted to be inclusive by taking into account the people�s interests. However, several factors cause the information mismatch between village work programs and the actual program implementation. Environmental changes, village economy situation, and policies set out by the village head lead to a difference between information stated in RKPDes and APBDes in the current year. Moreover, programs for human resources development such as socialization and training to increase the capacity for the planning process of village fund utilization are deemed insufficient; causing less-than-ideal implementation. The process of village fund utilization planning system is largely done due to external force from higher-ranking officials (regency government and central government), citing regulation compliance as the reason (coercive isomorphism).

Kata Kunci : Dana desa, proses perencanaan, faktor-faktor ketidaksesuaian, koersif isomorfisma/ Village fund, planning process, mismatch factors, coercive isomorphism