Kehendak Untuk mengendalikan: Munculnya Rezim Praktik Pengendalian Berbasis Kesadaran Di Birokrasi Modern

MUTIA RIZAL, Prof. Dr Erwan Agus Purwanto

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pengendalian intern organisasi di ranah pemerintahan bertransformasi dari Pengawasan Melekat (waskat) menjadi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang harus diterapkan di semua instansi pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, setelah lebih dari satu dasawarsa, SPIP tersebut tidak terlalu dirasakan keberadaannya oleh sebagian besar pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah institusi yang mengemban amanah sebagai pembina SPIP di seluruh instansi pemerintah. Alih-alih bertujuan untuk segera membuat penerapan SPIP menjadi semakin efektif, penelitian ini justru bermaksud merefleksikan kembali asal-usul kemunculan dan mencermati sengkarut kuasa yang menyelimuti penerapannya, agar misteri keberadaan SPIP dapat terungkap. Penelitian dengan mengikuti tradisi pemikiran kritis ini memandang SPIP bukanlah sebuah kebijakan yang netral dan harus diterima secara taken for granted, melainkan sebagai rezim praktik yang secara diskursif dapat mengendalikan subjek sasarannya. Penelitian ini berupaya menginvestigasi berbagai pengalaman nyata yang dirasakan oleh subjek sasaran pengendalian di BPKP melalui metode etnografi. Penelitian dengan menggunakan konsep governmentality (Foucault) sebagai pisau analisis ini, menunjukkan bahwa kemunculan SPIP tidak dapat dilepaskan dari ‘kehendak untuk mengendalikan’ yang dibangun oleh institusi global. Secara global, SPIP menjadi salah satu dari sekian banyak agenda Bank Dunia untuk menjalankan gagasan good governance, sebuah ‘paradigma kebaikan’ yang digaungkan dalam rangka mengamankan dana yang telah dikucurkannya. Pada tataran pelaksanaannya, tiga modalitas kuasa yang bersemayam dalam SPIP, yakni kedaulatan (sovereignty), pendisiplinan (disciplinary), dan pengaturan rasionalitas (governmentality) saling berebut kekuatan dalam membentuk perilaku subjek sasarannya. Governmentalisasi pengendalian yang mengandalkan rasionalitas berhasil menjadikan SPIP sebagai sebuah politik kebenaran. Namun, keberhasilan tersebut tergerus oleh dua modalitas kuasa lainnya. Kuasa pendisiplinan membesar dan kuasa kedaulatan menekan ke segala arah, mengakibatkan ruang gerak pengendalian menjadi sempit. Sempitnya ruang gerak pengendalian membuat masyarakat risiko yang terbentuk di komunitas BPKP bukanlah masyarakat risiko yang reflektif, yang mampu mengendalikan dirinya, sesuai spirit SPIP. Masyarakat risiko yang terbentuk adalah masyarakat berisiko yang terintimidasi (intimidated risky society). Melalui otonominya, subjek sasaran berupaya untuk berdaya di tengah tiga modalitas kuasa yang beroperasi di SPIP. Upaya tersebut pada akhirnya membentuk tiga macam subjek sesuai dengan tingkat keberdayaannya masing-masing, yakni subjek rasionalitas, subjek pendisiplinan, dan subjek kedaulatan.

In recent years, the Indonesian government organisation's internal control has undergone transformation from adhere supervision (Waskat) to the Government Internal Control System (SPIP). All government agencies in Indonesia must implement this control system to achieve good governance. However, after more than a decade, most of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) employees do not find the SPIP to be fully implemented. Even, like a mystery, its existence has always been questioned. Nevertheless, BPKP continues to deliver the mandate to develop SPIP in all government agencies. Instead of encouraging the more effective implementation of SPIP, my research intends to examine the history of SPIP genealogically. It also investigates the complexity of power surrounding its performance to reveal the mystery of the existence of SPIP. Following critical tradition, my research views SPIP not as a neutral policy that can be taken for granted. Yet, it is a regime of practice controlling its target discursively. This study seeks to investigate the real experiences of control targets at BPKP through an ethnographic method. Using Foucault's concept of governmentality, my research shows that the emergence of SPIP cannot be separated from the “will to control” developed by global institutions. From a global perspective, SPIP is one of the World Bank's agendas to run the idea of good governance, a "goodness paradigm", echoed to secure the funds that have been disbursed. At the implementation level, three power modalities consist of sovereignty, disciplinary, and governmentality, competing for strength in shaping the subject's behaviour. Governmentalization of control based on rationality has succeeded in forming SPIP as a politic of truth. However, it was undermined by two other power modalities. The disciplinary power grew, and the sovereign power pressed in all directions, resulting in a narrow space for control. Since there is limited space for control, the risk society formed in BPKP is not a reflective one. The risk society has failed to control itself following SPIP's spirit and becomes an intimidated risky society. Through its autonomy, the target subject of control seeks to be empowered amid the three power modalities operating in SPIP. These efforts ultimately form three kinds of subjects according to their respective empowerment levels, namely rationality, disciplinary, and sovereignty subject.

Kata Kunci : pengendalian intern, SPIP, rezim praktik, governmentality