Peranan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Dalam Menjalankan Fungsi Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Pembuatan Akta Tanah Di Luar Tempat Kedudukannya

GUSTI AGUNG AYU P E, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Klaten dan upaya apa yang dilakukan terhadap PPAT dari Kabupaten lain yang melakukan pembuatan akta PPAT untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis normatif empiris, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan narasumber. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPAT kabupaten/kota lain masih dalam satu wilayah provinsi Jawa Tengah yang melakukan pembuatan akta di Kabupaten Klaten setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT, pembuatan Akta PPAT tersebut adalah melanggar pelaksanaan jabatan PPAT dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT. Pelanggaran terjadi karena belum ada Peraturan Menteri tentang daerah kerja PPAT sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Temuan Akta PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang dibuat oleh PPAT dari kabupaten/kota lain ditindaklanjuti oleh MPPD Kabupaten Klaten dengan membuat laporan temuan pelanggaran kepada MPPD di daerah tempat kedudukan PPAT terlapor dan tembusan laporan kepada MPP Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen Akta PPAT yang menjadi temuan ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan menjadi batal demi hukum. Kata Kunci: Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Pembuatan Akta, Kabupaten Klaten, PPAT.

This research aims to analyzing the role of Advisory and Supervisory Council of Klaten Regency, within performing their effort and function towards Land Deed Official and their efforts upon Land Deed Official from another region who is conducting a land deed making in Klaten Region. This type of legal research is empirical normative research, which is conducting by collecting data through library research as secondary data and through the field research as primary data. The primary data is conducting by interviewing the respondents. Analysis thats is used within the research is qualitative analysis which is delivering descriptively. The result of this research can be concluded that since beginning of the establishment of Advisory and Supervisory Council of Klaten Regency, the advisory and supervisory which is concerning on the implementation of duty and function of Land Deed Official has been conducted in accordance of Laws and Code of Ethics. The findings of the Land Deed made by PPAT from another region at the Land Agency Office of Klaten Region were followed up by the Advisory and Supervisory Council of Klaten Region by making a report on the findings of the action made by PPAT from another region, the report was reported to the Advisory and Supervisory Council at the area of PPAT hold his position. And the copy of the report was sent to the Advisory and Supervisory Agency of Central Java Province, the land deed made by PPAT from another region was rejected by Land Office of Klaten Regency and the Land Deed made by him is becoming null and void. Keywords: Advisory and Supervisory Council, Land Deed, Klaten Regency, Land Deed Official

Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Pembuatan Akta, Kabupaten Klaten, PPAT