Birokrasi kolonial di Aceh 1903-1942

MUNAWIAH, Prof.Dr. T.H. Ibrahim Alfian, MA

2002 | Tesis | S2 Sejarah

Studi ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai birokrasi kolonial di Aceh dengan menggunakan pendekatan historis. Teori dan konsep ilmu-ilmu sosial yang digunakan dititikberatkan pada pendekatan analitis-struktural guna dapat mengungkapkan sistem sosial, prilaku birokrasi dan struktur kekuasaan serta fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sislem Pemerintahan Hindia Belanda yang diterapkan di Aceh berbeda dengan model yang diterapkan di Jawa. Kalau di Jawa dengan sistem indirect-rule, sementara di Aceh dalam dua basis sekaligus yaitu dengan cara langsung (direct-rule) dan tidak langsung (indirect-rule). SistTm ini merupakan strategi Pemerintah Hindia Belanda dalam menguasai Aceh, bekerja sama dengan uleebalang melalui Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) untuk mempertahankan hegemoninya dan kedudukannya sebagai superstructure. Ci satu sisi pemerintah kolonial pembawa otoritas legal rasional, di sisi lain otoritas legal rasional itu harus berjalan juga di atas otoritas tradisional. Birokrasi kolonial sudah mengarah ke modernisasi dengan menitikberatkan aparat pemerintahannya dengan memperhatikan pembagian pekerjaan berdasarkan jenjang kepangkatan dan spesialisasi yang telah ditentukan oleh peraturan. Dalam masyarakat timbul orientasi dan nilai, bahwa penyeleksian pegawai, tidak lagi semata-mata ditentukan oleh faktor keturunan dan derajat kebangsaan, tetapi faktor pendidikan sudah mulai ikut menentukan. Namun demikian dualisme yang dijalankan pemerintahan Belanda tidak dapat dihindarkan baik dalam jabatar pemerintahan maupun dalam mendapat pendidikan itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari perkembangan birokrasi, perkernbangan ekonomi, dan perkembangan pendidikan Barat telah melahirkan perubahan sikap dan pandarigan dalam masyarakat sehingga muncul elite modern dan terjadinya mobilitas sosial.

This study aims to provide a clear picture of colonial bureaucracy in Aceh using an historical approach. Theory and concept of the social sciences, has been used to explain this problem which gives more emphasize on the structural- analytical approach in order to unveil the social systems, bureaucratic attitudes and the structure of authority as well as its function. The results of study showed that the system of Dutch government in East lndies as practiced in Aceh was different from that applied in Java. The system used in Java was an indirect-rule model, meanwhile both direct-rule and indirect rule bases were concurrently used in Aceh. This system was a strategy applied by the Dutch government in East lndies to gain its command over Aceh, incorporated with uleebalang through Korte Verklaring (short-term agreements) to maintain its hegemony and position as a superstructure. In the one hand, the colonial government introduced a legal rational authority, on the other hand, this authority should also be operated above the traditional authority. Colonial bureaucrdcy had been moved towards modernization by emphasizing job arrangement for its governmental apparatus on the bases of rank stratification and specialization as defined by the rules. There had been orientation and values among the society that the selection and the rule for employees were not merely determined by such factors like heredity and nobility, also education had begun :o be a determinant factor. Nevertheless, factor of dualism used by the. Dutch government was inevitable both in governmental position or e-den in the opportunity to obtain the education itself. The developments in bureaucracy, economic, and western educational style had produced changes in the people’s attitudes and views that, in turn, had created a modern elite and social mobility.

Kata Kunci : Sejarah Indonesia,Aceh 1903,1942,Birokrasi Kolonial, Colonial, bureaucracy, changes