PILIHAN POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) (ANALISIS INSTITUSIONALISME PILIHAN RASIONAL ANTAR FRAKSI DPR RI PERIODE 2014-2019 DALAM MENENTUKAN PERSENTASE PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

GEDZHA ALDINO P M G, Dr. Amalinda Savirani, M.A.

2021 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Undang-undang pemilu merupakan produk politik yang mengatur teknis regulasi sistem pemilu dan di dalamnya termuat isu-isu krusial yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Sebagai salah satu isu krusial, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi instrumen institusional yang digunakan oleh pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan jumlah partai yang masuk parlemen. Persentase parliamentary threshold terus mengalami peningkatan signifikan sejak pertama kali diberlakukan, namun jumlah partai yang masuk parlemen pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2019 tetap tidak berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pilihan rasional dan ketegangan politik antar fraksi DPR RI dalam proses menentukan besaran persentase parliamentary threshold menggunakan persepektif institutionalisme pilihan rasional. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dan ketegangan politik antar fraksi terkait isu ini pada awalnya tidak berhasil menemukan kesepakatan. Akibatnya, demi mencapai ekuilibrium, perilaku atau tindakan aktor kebijakan, terutama partai-partai kecil, telah bergeser dari rasional ke arah pragmatis dengan melakukan negosiasi/barter isu krusial demi kepentingannya. Disisi lain, kuasa dari partai pendukung pemerintah yang menghendaki instrumen isu krusial lainnya seperti presidential threshold 20%, juga mempengaruhi partai-partai kecil untuk berkompromi (bounded rationality), dengan salah satu instrumen barternya adalah persentase parliamentary threshold yang mengakomodir kepentingan partai kecil. Penelitian ini merekomendasikan sebaiknya isu parliamentary threshold di eksekusi secara terpisah untuk mencegah terjadinya lagi barter kepentingan antara isu-isu krusial dalam RUU Pemilu. Selain itu, secara matematis, untuk menjaga proporsionalitas dan mengedepankan asas demokrasi, sebaiknya mengkombinasikan antara parliamentary threshold dan memperkecil district magnitude demi memperkuat kompetisi, serta mampu menyederhanakan partai politik secara alamiah.

Election law is a political product that regulates the technical regulation of the electoral system and contains crucial issues that become the focus of public attention. As one of the crucial issues, the parliamentary threshold is an institutional instrument used by the government and parliament to simplify the number of parties to enter to the parliament. The percentage of the parliamentary threshold has continued to experience a significant increase since it was first implemented, but the number of parties that entered parliament in the 2009 elections and the 2019 elections remained unchanged. This study aims to examine the rational choice and political tension between factions of the DPR RI in the process of determining the percentage of the parliamentary threshold using the perspective of rational choice institutionalism. This type of research is qualitative with a case study approach. The results of this study indicate that the interaction and political tension between factions related to this issue initially failed to find agreement. As a result, in order to achieve equilibrium, the behavior and actions of policy actors, especially small parties, have shifted from rational to pragmatic by negotiating / bartering issues crucial to their interests. On the other hand, the power of parties supporting the government who want instruments of other crucial issues, such as the 20% presidential threshold, also influences small parties to compromise (bounded rationality), with one of the barter instruments being the parliamentary threshold percentage that accommodates the interests of small parties. This study recommends that the issue of the parliamentary threshold be executed separately to prevent bartering of interests between crucial issues in the Election Bill. In addition, mathematically, to maintain proportionality and promote the principles of democracy, it is better if you combine a parliamentary threshold and reduce the district magnitude in order to strengthen competition, and be able to naturally simplify political parties.

Kata Kunci : pemilu, parlemen, partai politik, threshold, institusionalisme, pilihan rasional, election, parliament, political party, threshold, institutionalism, rational choice