TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA JUAL BELI SAHAM YANG MENGAKIBATKAN PENGAMBILALIHAN PENGENDALIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI PASAL 127 AYAT (2) UUPT DI KOTA YOGYAKARTA

EKA PRATIWI W, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum.,LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli pada jual beli saham oleh Notaris di Kota Yogyakarta yang mengakibatan pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan mengetahui tanggung jawab Notaris ketika ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dengan studi terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan kepada Responden dan Narasumber yang berada di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan pembuatan akta jual beli pada jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan pengendalian di Kota Yogyakarta tidak konsisten dan merata. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kemungkinan diantaranya, ketidak pahaman Notaris mengenai ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUPT, perbedaan pendapat mengenai kriteria jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan, serta tidak adanya filter pada sistem pelaporan Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan. Notaris dapat diminta pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut dengan disertai bukti adanya kerugian yang diderita penggugat.

This research aims to examine the implementation of the Sale and Purchase Agreement for the sale and purchase of shares by a Notary in Yogyakarta which results in taking over a Limited Liability Company, and to find out the Notary's responsibility when the provisions of Article 127 paragraph (2) of Company Law are not fulfilled. This research is a normative and empirical study using primary data and secondary data. Secondary data were collected by studying documents and laws and regulations, then continued with primary data collection through interviews conducted with respondents and informants in Yogyakarta, Yogyakarta Special Region Province. All primary data and secondary data were analyzed using qualitative method, which is by grouping and selecting data from field research according to their quality and correctness then combined with secondary data from library materials. The result of the research is that the implementation in making sale and purchase agreements for sale and purchase of shares which result in taking over control the company in Yogyakarta is inconsistent and uneven. This is due to several possibilities, including the notary's understanding of the provisions of Article 17 paragraph (2) of Company Law, differences of opinion regarding the criteria for sale and purchase of shares which results in the takeover, and the absence of a filter in the Ministry of Law and Human Rights reporting system. This can cause losses for some parties, and the injured party can file a lawsuit. The notary may be held accountable for his negligence, accompanied by evidence of the loss suffered by the plaintiff.

Kata Kunci : Akta Jual Beli, Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Notaris; Sale and Purchase Agreement, Take Over Limited Liability Company, Notary's Responsibility