Analyzing The Implementation of Article III of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in Indonesia

SARAH HASANAH MAMOEN, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Human have been ignoring the importance of nature and the existence of wildlife species to their survival, where they tend to focus more on addressing other serious crimes, such as drugs and human trafficking. The fact that illegal wildlife trade has been declared as a global issue, CITES has been enacted as an international standard to prevent wildlife species from extinction and govern any forms of international wildlife trade. As a contracting party, Indonesia is obligated to comply with the provisions within CITES in order to protect wildlife species from the act of trade, especially those listed under Appendix I of CITES. The Author used the normative research method throughout the research. Therefore, the Author used multiple legal resources, journals, books, research papers and other alike. In order to support this research, the Author used several case studies to provide case-based analytical answers. From this legal research, it can be concluded that (1) The governing system in Indonesia towards wildlife trade is not yet effective and the lack of accommodation to some of CITES provision within the legal system has caused many people still excessively utilize wildlife species and conducted illegal wildlife trade, especially towards endangered or listed under Appendix I of CITES; (2) There are still many challenges or inhibiting factors that caused the ineffective enforcement of the standards regulated under Article III of CITES in Indonesia and; (3) Based on the provisions stipulated within the 2016 Draft of the Bill of Biodiversity and Ecosystem Conservation, the enactment of such Bill will provide major positive impacts to the governing system concerning the utilization of wildlife species, also by providing education to the right people at the right time will help reduce the chance of illegal wildlife trade and wildlife crime from happening again in the future.

Manusia selama ini mengabaikan pentingnya alam dan keberadaan spesies satwa liar untuk kelangsungan hidupnya, di mana mereka cenderung lebih fokus pada penanganan kejahatan berat lainnya, seperti narkoba dan perdagangan manusia. Fakta bahwa perdagangan satwa liar ilegal telah dideklarasikan sebagai isu global, CITES telah ditetapkan sebagai standar internasional untuk mencegah spesies satwa liar dari kepunahan dan mengatur segala bentuk perdagangan satwa liar internasional. Sebagai anggota perjanjian, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam CITES untuk melindungi spesies satwa liar dari tindakan perdagangan, terutama yang tercantum dalam Appendix I CITES. Penulis menggunakan metode penelitian normatif selama penelitian. Oleh karena itu, Penulis menggunakan berbagai sumber hukum, jurnal, buku, makalah penelitian dan sejenisnya. Untuk mendukung penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa studi kasus untuk memberikan jawaban analitis berbasis kasus. Dari penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa (1) Sistem pengaturan di Indonesia terhadap perdagangan satwa liar masih belum efektif dan kurangnya akomodasi terhadap beberapa ketentuan CITES dalam sistem hukum menyebabkan masih banyak masyarakat yang secara berlebihan memanfaatkan jenis satwa liar dan dilakukan. perdagangan satwa liar ilegal, terutama yang terancam punah atau terdaftar di Appendix I CITES; (2) Masih banyak tantangan atau faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan standar yang diatur dalam Pasal III CITES di Indonesia dan; (3) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ekosistem tahun 2016, berlakunya RUU tersebut akan memberikan dampak positif yang besar bagi sistem tata kelola pemanfaatan jenis satwa liar, juga dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tepat. pada waktu yang tepat akan membantu mengurangi peluang terjadinya kembali perdagangan satwa liar ilegal dan kejahatan terhadap satwa liar di masa depan.

Kata Kunci : International Convention, CITES, International Wildlife Trade, Protected Wildlife Species