Analisis Konsep Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Untuk Mensejahterakan Orang Asli Papua

KRISTIAN WELERUBUN, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H,. LL.M.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Bagaimana konsep MRP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat belum mengakomodir konsep MRP dan bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mengakomodasi Konsep MRP untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan hasil karya ahli hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Analisis MRP Provinsi Papua dan Papua Barat untuk Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua diklasifikasikan menjadi dua bidang, yaitu bidang kelembagaan dan bidang regulasi. Berorientasi pada pengalaman empiris penerapan UU Otonomi Khusus Papua, apa yang dimaksud dengan konsep MRP untuk Provinsi Papua dan Papua Barat belum diakomodir. Jadi, itu harus diakomodir. Kata Kunci: Konsep, Majelis Rakyat Provinsi (MRP) Papua dan Papua Barat.

This study aims to identify and analyze the concept of the Papuan People's Assembly (MRP) for Papua and West Papua Provinces. How is the MRP concept, Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and West Papua Provinces has not yet accommodated the MRP concept and how Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and West Papua Provinces can accommodate the MRP Concept for Papua and Papua Provinces West. This research is a type of normative legal research. This research was conducted using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These legal materials are in the form of various laws and regulations and the work of legal experts. Data collection in this study was carried out by studying the literature. The data obtained from this study were analyzed using a qualitative approach with secondary data. The results of this study indicate that; The MRP analysis of Papua and West Papua Provinces for the Welfare of Indigenous Papuans is classified into two areas, namely the institutional sector and the regulatory sector. Oriented to empirical experiences in the application of the Papua Special Autonomy Law, what is meant by the MRP concept for Papua and West Papua Provinces has not been accommodated. So, it has to be accommodated. Keywords: Concept, Papua and West Papua Provincial People's Assembly (MRP).

Kata Kunci : Kata Kunci: Konsep, Majelis Rakyat Provinsi (MRP) Papua dan Papua Barat.