TINJAUAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI VIDEO KONFERENSI/TELEKONFERENSI

PUTRI CHAESA DAMANIK, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., L.LM., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian hukum ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis Kekuatan mengikat dari Akta Berita Acara RUPS yang dihadiri oleh Para Penghadap melalui Video Konferensi/Telekonferensi 2) Mengetahui dan menganalisis Kepastian Hukum bagi Notaris jika pembuatan dan peresmian Akta Berita Acara dilaksanakan melalui media elektronik/Telekonferensi/Video konferensi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif Empiris yang bersifat Eksploratif (explorative reseach), menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data studi dokumen atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden menggunakan alat pedoman wawancara. Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Akta Berita Acara RUPS (BAR) melalui Video Konferensi/Telekonferensi memiliki kekuatan mengikat jika tata cara pelaksanaan RUPS tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 77 UUPT dan POJK No 15/POJK.04/2020. Sebelum pelaksanaan RUPS video konferensi Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Notaris wajib memastikan terpenuhinya persyaratan pelaksanaan RUPS tersebut, yaitu mengenai kehadiran saling melihat dan mendengar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Pembuatan dan Peresmian (verlijden) Berita Acara RUPS melalui video konferensi dianggap sah, jika secara formalitas pembuatan sampai dengan peresmian akta tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 58 UUJN/UUJNP. Berkaitan dengan ambtelijk acte/Berita Acara maka pembacaan dan penandatanganan akta tidak wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) UUJNP dan Pasal 44 ayat (1) UUJNP Juncto Pasal 49 POJK No 15/POJK.04/2020 dengan syarat pada bagian akhir akta disebutkan alasan tidak dilakukannya pembacaan dan penandatangan akta malalui video konferensi oleh para penghadap.

This legal research aims to: 1) know and analyze the binding power of the Deed of Minutes of GMS which was attended by the Parties via Video Conference/Teleconference. 2) know and analyze legal certainty for the Notary if the making and inauguration of the Deed of Minutes is carried out through electronic media/teleconference/Video conference. This research is Normative Empirical research that is explorative research, using secondary data and primary data. Secondary data were obtained from literature study with the method of collecting data from document studies on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary data were obtained through interviews with informants and respondents using interview guides. This research was analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the Deed of Minutes of GMS through Video Conference/Teleconference has binding power if the procedures for implementing GMS are carried out based on Article 77 of UUPT and POJK No. 15/POJK.04/2020. Prior to the implementation of the Shareholders Meeting, video conference of a Limited Liability Company must adjust Articles of Association in accordance with Financial Services Authority Regulations. Notary is obliged to ensure the fulfillment of the requirements for the implementation of GMS, regarding the attendance of seeing and hearing each other, the quorum of attendance and the quorum of GMS resolutions. Preparation and Inauguration (verlijden) of Minutes of GMS via video conference is considered valid, if the formality of the drafting up to the inauguration of the deed still fulfills the requirements as stipulated in Article 38 to Article 58 of UUJN/UUJNP. In connection with the ambtelijk acte/Minutes, the reading and signing of the deed is not mandatory in accordance with Article 16 paragraph (7) of UUJNP and Article 44 paragraph (1) of UUJNP Juncto Article 49 POJK No. 15/POJK.04/2020 with conditions at the end of the deed the reasons for not reading and signing the deed were stated via video conference by the parties.

Kata Kunci : Akta Berita Acara, Rapat Umum Pemegang Saham, Video Konferensi