Pendekatan New Humanitarianism: Pertimbangan Politik dalam Penanganan Pengungsi dan Implementasi Penentuan Status Pengungsi

AGNES FEBRIAN HARLAN, Dr. Dafri, M.A.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tesis ini berangkat dari fenomena fluktuasi statistik RSD di mana angka aplikasi baru dan status yang diterima (recognized) tidak mengalami penambahan yang signifikan bahkan cenderung menurun. Situasi ini justru terjadi setelah Indonesia memiliki kerangka legal nasional berupa Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang dinilai progresif dalam upaya menangani pengungsi di Indonesia dan mendapatkan apresiasi tinggi dari UNHCR Indonesia. Tesis ini kemudian ingin menginvestigasi dua hal; (1) dinamika penanganan pengungsi dan praktik RSD di Indonesia dari masa ke masa untuk akhirnya dibandingkan dengan negara transit lainnya yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, serta ada tidaknya (2) pertimbangan politik yang mempengaruhi kebijakan penanganan pengungsi oleh pemerintah negara transit non-signatori dan UNHCR dalam praktik RSD. Pendekatan yang digunakan adalah New Humanitarianism yang merupakan respon kritis terhadap humanitarianisme tradisional. New Humanitarianism melihat bahwa bantuan kemanusiaan harus dilandaskan pada visi politik. Temuan dalam tesis ini menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan UNHCR Indonesia tidak memiliki pola yang serupa dengan negara transit non-signatori lainnya. Dengan lensa New Humanitarianism, sikap Indonesia telah memenuhi sebagian besar indikator keberhasilan aksi kemanusiaan, sehingga relasinya dengan UNHCR menjadi tidak kontradiktif. Kemudian, penulis mencoba mengamati dengan konsep New Humanitarianism untuk melihat pertimbangan politik negara dalam penanganan pengungsi. Temuan menunjukkan jika pertimbangan politik berorientasi pada nilai kemanusiaan yang universal, maka penanganan pengungsi menjadi lebih progresif. Dalam fenomena fluktuasi angka RSD, negara tidak mempengaruhi praktik RSD karena rekognisinya pada otoritas UNHCR; pertimbangan politik jusru hadir dari UNHCR

The background of this thesis is the fluctuating RSD statistics where new applications and recognized status do not show significant increase yet tend to decline instead. Such situation takes place after Indonesia passed its national legal framework, i.e. Presidential Regulation No. 125/2016 on Handling of Refugees from Abroad which is thought to be a remarkable step in an effort to handle refugees in Indonesia and therefore highly appreciated by UNHCR Indonesia. The objective of this study is to investigate two things; (1) the dynamics of refugee handling and the practice of RSD in Indonesia from time to time to be later on contrasted to other transit countries which do not ratify the 1951 Refugee Convention, as well as to see if there are (2) political considerations reflected by the government of non-signatory transit countries in refugee handling policies and UNHCR in RSD practice. The approach taken is New Humanitarianism which serves as a critical response to traditional view of humanitarianism. New Humanitarianism argues that humanitarian relief should be based on political vision. The findings of this research show that the relation between the government of Indonesia and UNHCR does not demonstrate typical pattern as seen in other non-signatory transit countries. Through the lens of New Humanitarianism, the indicators for successful implementation of humanitarian relief have been met by the Government of Indonesia. Its relation with UNHCR Indonesia, therefore, does not necessarily contradict. The researcher then attempts to analyze political considerations in refugee handling according to New Humanitarianism. The findings reveal that political considerations underlain by universal humanitarianism values would likely result in more progressive refugee handling. In terms of RSD fluctuating numbers, governments do not play any part due to their recognition to UNHCR; such consideration is exhibited by UNHCR instead.

Kata Kunci : UNHCR Indonesia, Pemerintah Indonesia, Penanganan Pengungsi, RSD, Perpres No. 125 Tahun 2016, Pertimbangan Politik, New Humanitarianism