PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, SELUMA, KAUR, REJANG LEBONG, DAN KEPAHIANG

JUMADIL AULIA RAHMAT, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pengawasan Notaris Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang yang belum di bentuknya MPD serta tantangan yang dihadapi dalam pengawasan notaris yang belum terbentuknya MPD. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara lansung untuk memperoleh data primer dan dilengkapi dengan data sekunder. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Teknik penarikan sampel yang dipilih yaitu non probability sampling dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan Notaris di wilayah kabupaten/kota yang belum memiliki MPD diselenggarakan oleh MPD Gabungan. Untuk Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara dan Muko-muko dilakukan oleh MPD 'RELEPARMO' dan untuk wilayah Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Bengkulu Tengah dilakukan oleh MPD Gabungan 'SEMAKUTENG'. Hal tersebut dilakukan karena kabupaten-kabupaten di atas memang belum memenuhi syarat untuk dilakukan pembentukan MPD.Belum tersedianya tempat untuk sekretariat MPD yang akan dibentuk karena sebuah MPD harus memiliki tempat kedudukannya yang akan dipakai selain untuk berkantor juga sebagai tempat penyimpanan protokol-protokol notaris. Saat ini sekretariat MPD RELEPARMO dan SEMAKUTENG masih berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.dan juga masih kurangnya pengetahuan MPD Notaris dari Unsur Pemerintah yang tidak mengetahui tentang jabatan notaris tersebut.

The research objective was to identify and analyze the implementation of Notary supervision in South Bengkulu, seluma, Kaur, Rejang Lebong and Kepahiang Regencies which had not yet been established as MPD and the Challenges faced in Notary supervision that had not yet been formed MPD. This type of research used juridical empirical research by conducting direct interviews to obtain primary data and completed with secondary data. The nature of the research used is descriptive. Sampling techinque using non probability sampling with purposive sampling method. Data analysis is done by using qualitative approach. The results of data analysis are presented descriptively. The results of research on the implementation of Notary supervision in regencies / cities that do not yet have an MPD are held by the Joint MPD. For Rejang Lebong, Lebong. Kepahiang, North Bengkulu and Muko-muko the MPD "RELEPARMO" was carried out and for the Seluma, South Bengkulu, Kaur and Central Bengkulu areas it was carried out by the Joint MPD "SEMAKUTENG". This was done because the districts above did not yet meet the requirements for the Eormation of an MPD. There was not yet a place for the MPD secretariat to be formed because an MPD had to have its domicile which would be used in addition to having in office as well as a storage place for notary protocols. Currently the MPD RELEPARMO and SEMAKUTENG secretariats are still in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bengkulu Province. And there is also a lack of nowledge of MPD Notary from Government Elements who do not know about the rotary position.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Pelaksanaan dan Pengawasan