PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN

ABDURRAHIM S B S, Dr. Supriyadi S.H., M. Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya serta peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan jabatan nya. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-empiris sehingga jenis penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yaitu menggabungkan kedua data tersebut guna memperoleh penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini dapat ditarik 2 (kesimpulan). Pertama, bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 66 UUJNP dan Pasal 23 Permenkumham RI Nomor 25 Tahun 2020. Selain itu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris berkaitan dengan melaksanakan rahasia jabatan secara umum dan khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (MKNW DIY) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah dengan memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Selain itu MKNW DIY juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.

The purpose of this research was to find out and analyze the form of criminal law protection provided by statutory regulations for Notaries on implements their duty and the role of Notary Honorary Council Special Region of Yogyakarta on providing legal protection to Notaries in implements their duty. This law research used a normative-empiric method that the research consisted of field research where the researchers directly went to field to obtain the primary data and library research where the secondary data were acquired by conducting a document analysis. The obtained data were then analyzed qualitatively by combining both data to uncover the solution to the problem. The results of this research can be drawn into 2 (two) inferences. First, the form of criminal law protection provided by statutory regulations for Notaries in implements their duty has been regulated in Article 66 UUJNP and Article 23 Permenkumham RI number 25 the year 2020. Moreover as a form of legal protection for Notaries relating to carrying out job secrets in general and specifically has been regulated in the laws and regulations in Indonesia. Second, the role of Notary Honorary Council Special Region of Yogyakarta (MKNW DIY) in providing legal protection to Notaries in implements their duty is by giving approval or rejection of the request for approval of the Notary to be present in the investigation, prosecution and judicial process. Moreover MKNW DIY also provides guidance and supervision to Notaries that aims to maintain the dignity and honor of the Notary in implements their duty.

Kata Kunci : Perlindungan, Peraturan Perundang-undangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pidana./Protection, Statuory Regulations, Notary Honorary Council, Criminal Law.