A Legal Analysis of the Concept of Sustainable Self-defense

LIANA DEANDRA AZIRUL, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. and Sarah McGibbon, LL.B., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan utama Penelitian Hukum ini adalah untuk menganalisis konsep pertahanan diri jenis baru yang berkelanjutan. Konsep ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada 18 September 2019 melalui permintaan resmi Pemerintah Jerman kepada Parlemen Jerman. Melalui permintaan resmi tersebut, Pemerintah Jerman meminta agar bantuan untuk menjaga stabilisasi Irak dan Suriah dari ISIS tidak boleh berhenti hanya setelah mendapatkan kembali kendali teritorial atas wilayah yang diserang karena 'kemungkinan' untuk serangan yang berkelanjutan masih ada. Dengan demikian, dalam permintaan formal ini pula, Pemerintah Jerman mengusulkan gagasan untuk membiarkan Irak secara hukum untuk dapat melakukan pertahanan diri yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah metodologi normatif dengan memanfaatkan teori, kaidah hukum, asas dan sejarah menurut Hukum Internasional. Analisis data yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yang dalam hal ini didasarkan pada permintaan resmi oleh Pemerintah Jerman dan situasi di Irak. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah pertama, kondisi kebutuhan dan proporsionalitas, dan kewajiban untuk melapor ke UN SC berlaku serupa sebagaimana pada konsep pertahanan diri tradisional, antisipatif dan berkelanjutan; kedua, ada perbedaan dalam hal elemen temporal serangan dan durasi dari setiap jenis pertahanan diri; dan terakhir, pertahanan diri yang berkelanjutan berbeda dengan pertahanan diri preventif berdasarkan dari faktor pemicunya.

The main aim of this Legal Research is to analyze the newly introduced concept of sustainable self-defense. The concept itself was first introduced in the 18 September 2019 German Government's formal request to the German Parliament. Through the formal request, the German Government requested that the assistance to safeguard the stabilization of Iraq and Syria against ISIL should not stop upon retrieving territorial control over the attacked areas as there are still 'possibilities' for future attacks. Thus, within the formal request, the German Government proposed the idea of letting Iraq legally able to exercise a sustainable self-defense. The research method which is being used for this Legal Research is normative methodology by utilizing theories, legal rules, principles and history under the International Law. The data analysis that is being used for this Legal Research is the Qualitative research. A Qualitative research itself is a study which aims at understanding the social reality, which in this case is based on the German Government's formal request and situation in Iraq. The conclusion of this legal research is firstly, the condition of necessity and proportionality, and the obligation to report to the UN SC are applicable similarly under the traditional, anticipatory and sustainable self-defense; secondly, there are differences when it comes to the temporal element of the attack and the duration of each types of the self-defenses; and lastly, sustainable self-defense is different from preventive self-defense in the light of their triggering factor.

Kata Kunci : The 18 September 2019 German Government's Formal Request, Sustainable Self-defense, Self-defense against ISIL, Legality of Self-defense, Types of Self-defenses