Pengelolaan program penanggulangan kemiskinan perdesaan berbasis komunitas :: Suatu studi kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Propinsi D.I. Yogyakarta

DARMAYANTI, Irfan, Dr. J. Nasikun

2002 | Tesis | S2 Sosiologi

Di awal tahun 1998 Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengadakan serangkaian diskusi untuk mengkonsepkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Usulan yang dibahas adalah memperbaiki krisis ekonomi, dimana keberhasilan penanggulangan masalah kemiskinan pada dekade yang lalu mengalami kehancuran, akibatnya jutaan orang miskin di pedesaan hidup dibawah garis kemiskinan dan jumlah penduduk yang hidup digaris kemiskinan meningkat dengan tajam. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan program PPK dengan menggunakan pendekatan community management, dimana proses pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada kondisi pemberdayaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Iebih bersifat evaluatif program dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk mengungkapkan fenomena proses pelaksanaan program PPK. Analisis dilakukan dengan mengandalkan data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui telaahan dokumen serta wawancara mendalam dengan sumber-sumber yang berkompeten. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program menggunakan konsep community management yang terlihat dari keputusan dan inisatif pada masyarakat dengan petunjuk dari pusat, terjadi proses belajar, budaya kelembagaan berkembang dan terdapat jaringan komunikasi diantara para pelaku. Terjadi pemberdayaan masyarakat sebagai muara dari pelaksanaan program yang tercermin dari penguatan struktur ekonomi desa di Kecamatan Kalibawang, dan tujuan dari program PPK juga tercapai yaitu terdapat tingkat partisipasi walaupun tidak sepenuhnya karena terdapat 2 dusun yang tidak melibatkan diri, ada perluasan kesempatan kerja, dan sebagaian dana digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa bagi pergerakan ekonomi, serta terjadi pola kerjasama yang balk antara para pelaku, balk masyarakat maupun aparat birokrasi yang ada. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hash penelitian ini adalah upaya untuk melibatkan semua dusun yang ada sebagai penerapan asas persamaan hak, perlu pengkajian mengenai proporsi dana untuk usaha bergulir dan yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana desa, perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan untuk mempertahankan dana bergulir dan mengurangi kemacetan dana yang dikelola, dan program pelaksanaan PPK di Kecamatan Kalibawang dapat dijadikan sebagai program percontohan.

At the end of 1999 there is an intensive discussion between Indonesia Government and World Bank regarding how to solve the economic crisis in Indonesia which implicated for the headcount proverty quite rapidly over short periods of time. Poverty increased sharply when economic crisis deepened, as a result large numbers of people in rural areas were moving ini poverty relatively. The research is meant to explain and know about the implementation process of PPK programme by application of community management development approach which using the tools of participation of people and at the end of result is for oriented to empowering condition. The method and based on in this research is evaluation of programme in order to display the phenomena of programme implementation happened in the available the analysis the another relies on both the secondary or primary data drived from documentary study and in depth interview with competent informan. The research finding shows that is implementation of PPK programme indicated by using the concept of community management that occurred at the decision and initiative come from community in according to design made of central government. In fact there is a learning process when implementation, institution building grew up and there is a good network of communication among the all of stakeholders involved. Empowering of community accurs as the result of programme implementation which indicated by the change in economic structure of Kalibawang county, on the other hand the participation has not running well that indicated by unparticipation of two district in that area. The target of PPK programme basically match with the basic objective of programme that indicated by expanding of working poppulation, and the loan spend to build the facilities could be running the economic in this area as well as there is a good collaboration between the community and local government to be running the programme as well. The recommendation that could be proposed from the research is that there should be a much more systematic and serious effort in providing opportunities for all district to participate in the PPK programme either through analysis for the balancing spent loan put on credit circle or build the rural facilities. The other point could be encouraged is the need of continuing socialization to avoid the stagnation of credit process, whilist the succeed happen in Kalibawang district could be put as the pilot project for the whole implementation of PPK action.

Kata Kunci : Sosiologi Pedesaan,Penanggulangan Kemiskinan,Pengembangan Kecamatan, implementation of PPK programme, Kalibawang district, community management development