Pengambilan Keputusan Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta

SORAYA ISFANDIARI, Dr. Ambar Widaningrum, MA; Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si

2021 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tanah Ab (afgeschreven djati-bosch gronden, ab gronden) merupakan tanah yang dikeluarkan dari pengelolaan hutan jati pada masa penataan hutan oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda (Boschwezen) pada tahun 1904-1933. Saat ini Tanah Ab dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Permasalahan okupasi Tanah Ab di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta telah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dinas LHK merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Daerah DI Yogyakarta yang melakukan tugas pokok dan fungsi dalam pengambilan keputusan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mendasari Dinas LHK DI Yogyakarta dalam melakukan pengambilan keputusan dalam penyelesaian permasalahan Tanah Ab di DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penerapan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden terpilih dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas LHK DI Yogyakarta melakukan pengambilan keputusan pembiaran atas okupasi yang terjadi di Tanah Ab. Keputusan pembiaran diambil karena Dinas LHK: a) mengalami dilema dalam pengambilan keputusan karena adanya perbedaan persepsi atas status Tanah Ab antar aktor; b) adanya perbedaan kebijakan dan hirarki pengambil keputusan Pusat - Daerah; c) adanya hambatan komunikasi birokrasi serta d) tidak ada agenda kebijakan terkait status Tanah Ab. Model Allison dipilih sebagai landasan teori untuk menyunting pilihan kebijakan Dinas LHK DI Yogyakarta dalam memilih kebijakan pembiaran dengan pertimbangan bahwa model Allison mengandung multi teori pengambilan keputusan sehingga mampu mendefinisikan proses pengambilan keputusan yang bersifat multi dimensi. Penelitian ini memberikan simpulan pengambilan keputusan pembiaran dalam perspektif Allison sebagai berikut: a) Dalam Model Aktor Rasional, pilihan kebijakan pembiaran dipilih karena adanya perbedaan nilai dari rasionalitas antar aktor; b) Dalam Model Perilaku Organisasi, pilihan kebijakan pembiaran dipilih karena prosedur kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak bisa diterapkan oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan c) Dalam Model Politik Organisasi, pilihan kebijakan pembiaran dipilih karena adanya konflik antar aktor terkait persepsi atas status Tanah Ab yang memerlukan kesepakatan bersama. Model Politik Organisasi tidak berfungsi dalam proses pengambilan keputusan organisasi pemerintah yang mendasarkan pada ketentuan legalitas hukum. Keputusan pembiaran dipilih karena proses bargaining antara aktor tidak berjalan.

Tanah Ab (afgeschreven djati-bosch gronden, ab gronden) is land that was excluded from the management of teak forests during forest management by the Boschwezen during 1904-1933. Currently Ab Gronden is managed by the Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Yogyakarta Special Region. Ab gronden occupation in Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region has led to prolonged conflict over land until today. The DLHK represent the Local Government of Yogyakarta Special Region that make a decision to solve the land occupation in the forest area. This study intends to examine factors underlying the local government to choose the decision the Ab gronden occupation in Yogyakarta Special Region. This research use the qualitative method and a holistic single case study. The sources of data in this study consisted of both primary and secondary sources of data. The primary sources of data obtained from interviews in the field of research, while the secondary data obtained through documents. The data were analyzed qualitatively. The results of this study found the following conclusion factors underlying the Dinas LHK Yogyakarta Special Region choose decision of do nothing. The decision was taken because the Dinas LHK: a) has experience a dilemma to make a decision because of the differences in the ab gronden perception among actors, b) multy level / hierarchy of decision making, c) communication restriction and d) there is no policy agenda of ab gronden statue yet. Allison Model used as a theoretical base for explain the decision of Dinas LHK Yogyakarta Special Regiont to choose the do nothing because of the Allison Model use the multy theories of decision making so the model will describe the multy dimention of decisionmaking process. The research concludes that: a) From Rational Actor Model, the decision of do nothing choosed because of the differences in the value of rationality among actors; b) In Organizational Behaviour Model, the decision of do nothing choosed because of the Central Government Policy of Forest Change cannot be implemented in Yogyakarta Special Region; c) In Governmental Politics Model, the decision of do nothing choosed because there are differences in the ab gronden perception among actors that needed to be compromised. The Organizational Politics Model has no function in decision making process of governmental decision making, that based on legal provision. The decision of do nothing is choosed because of the bargaining process among actors is not functioned.

Kata Kunci : pengambilan keputusan, kebijakan, pembiaran, tanah ab