Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Sumber Daya Alam Terhadap Korupsi di Indonesia

MAYA EVILIA, Prof. Catur Sugiyanto , M.A., Ph.D.

2021 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Kekayaan sumber daya alam Indonesia begitu melimpah, dengan didukung sistem desentralisasi seharusnya Indonesia mampu mencapai tujuan pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Namun, desentralisasi seperti memiliki dua sisi mata pisau yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar sehingga diharapkan tercipta pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien, namun juga menyebabkan oknum dan kelompok tertentu lebih memiliki kesempatan untuk melakukan manipulasi. Dengan didirikannya lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepertinya belum cukup mampu mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan sumber daya alam terhadap jumlah kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel seluruh provinsi di Indonesia periode 2010-2018 dengan regresi model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus korupsi di Indonesia, sementara itu sumber daya alam tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus korupsi di Indonesia.

Indonesia's natural resource wealth is so abundant, supported by a decentralized system, Indonesia should be able to achieve its development goals for the welfare of its people, providing public services effectively and efficiently. However, decentralization is like having two sides of a knife, with the increase in authority possessed by the Regional Government, the Regional Government can optimize its regional potential, carry out governance, development, and management of natural resources effectively and efficiently for the achievement of people's welfare. But it also causes certain individuals and groups to have more opportunities to manipulate. The establishment of an independent institution, Corruption Eradication Commision, is not sufficiently capable of overcoming the problem of corruption in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the effect of fiscal decentralization and natural resources on the number of corruption cases in Indonesia. This study uses panel data from all provinces in Indonesia for the 2010-2018 period with the Random Effect Model regression. The results of the study found that fiscal decentralization has a significant effect on the number of corruption cases in Indonesia, while natural resources have no significant effect on the number of corruption cases in Indonesia.

Kata Kunci : Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Sumber Daya Alam