Kerja sama keamanan maritim Jepang - Indonesia di Kepulauan Natuna Utara (Periode 2012 - 2020)

OKTA MERYANA DEWI, Dr. Randy Wirasta Nandyatama, M.Sc.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Keagresifan Tiongkok di Kepulauan Natua Utara berujung pada konfrontasi antara Bakamla dan China Coast Guard mengundang Jepang untuk aktif meningkatkan kerja sama maritim dengan Indonesia. Keaktifan Jepang dilatar belakangi dengan konstruksi identitas dari 'pasifisme' ke 'pasifisme proaktif' melalui kebijakan 'proactive contribution to peace' yang dicanangkan Shinzo Abe melalui pemberlakuan Japan's Legislation for Peace and Security tahun 2015. Rancangan Undang-Undang menentang norma dalam pasal 9 tahun 1947 yang melarang penggunaan Japan Self-Defence Force (JSDF) untuk pertahanan diri kolektif agar dapat berkontribusi secara proaktif dalam meningkatkan keamanan dan perdamaian internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dari Alexander Wendt dengan level analisis pengaruh sistemik untukmenganalisis keputusan Jepang melakukan kerja sama maritim dengan Indonesia di Kepulauan Natuna Utara. Perubahan identitas Jepang yang selaras dengan identitas Indonesia 'bebas aktif' membentuk intersubjective understandings diantara keduanya. Dari sini dapat diketahui bahwa alasan Jepang melakukan kerja sama maritim dengan Indonesia karena konstruksi identitas yang dipengaruhi oleh proses sistemik yaitu kebangkitan militer Tiongkok.

China's aggressiveness in the North Natuna Islands led to a confrontation between Bakamla and the China Coast Guard, inviting Japan to actively increase maritime cooperation with Indonesia. Japan's activeness is motivated by the construction of an identity from 'pacifism' to 'proactive pacifism' through the policy of 'proactive contribution to peace' that Shinzo Abe proclaimed through the enactment of the 2015 Japanese Law for Peace and Security. 1947 which prohibits the use of the Japan Self-Defense Force (JSDF) for collective self-defense in order to contribute proactively in enhancing international security and peace. This study uses a constructivist approach from Alexander Wendt with an analysis of the level of systemic influence to analyze Japan's decision to undertake maritime cooperation with Indonesia in the North Natuna Islands. Changes in Japanese identity that are in line with Indonesia's 'free and active' identity form an intersubjective understanding between. From this it is known that the reason that Japan carried out maritime cooperation with Indonesia was due to the construction of an identity that could be identified by a systemic process, namely the rise of the Chinese military.

Kata Kunci : Identitas Jepang, Pasifisme dan Pasifisme Proaktif, Konflik Natuna Utara