KAJIAN TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA

EKA PRISKA KOMBONG, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.; Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER TEKNIK SIPIL

Jumlah kasus korupsi tahun 2018 adalah sebanyak 454 kasus, 36,8 % dari total kasus tersebut merupakan kasus korupsi terkait infrastruktur. Banyaknya kasus korupsi, kompleksnya permasalahan konstruksi dan kemampuan Hakim yang dianggap masih sangat umum menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan penyimpangan yang terdapat dalam kasus konstruksi, kemudian dikaji berdasarkan sudut pandang kontrak jasa konstruksi terkait dengan konstruksi hukum yang diterapkan Hakim terhadap penyelesaian kasus tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan putusan-putusan kasus korupsi proyek konstruksi pada tingkat Mahkamah Agung dengan tahun putusan di atas Tahun 2010. Putusan kemudian dikaji berdasarkan penyebab permasalahan, penyimpangangan, jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dan konstruksi hukum yang diterapkan oleh Hakim terhadap kasus proyek konstruksi tersebut. Kajian menghasilkan permasalahan yang paling umum terjadi adalah ketidaksesuaian pekerjaan riil di lapangan dengan spesifikasi dalam kontrak dan persetujuan pembayaran terhadap ketidaksesuaian data pekerjaan pada dokumen pemeriksaan dengan pekerjaan riil di lapangan. Permasalahan ketidaksesuaian tersebut kemudian menjadi dasar dakwaan dan putusan dalam menetapkan pelaku konstruksi sebagai terdakwa kasus korupsi. Empat dari 18 putusan yang dikaji dinilai memang jelas mengandung bentuk tindak pidana korupsi, enam putusan yang dinilai terdapat indikasi korupsi di dalamnya namun belum meyakinkan mengandung bentuk tindak pidana korupsi dan delapan putusan lainnya lebih cenderung kepada permasalahan wanprestasi sehingga dinilai belum meyakinkan mengandung tindak pidana korupsi berdasarkan sudut pandang kontrak jasa konstruksi.

The number of corruption cases in 2018 was 454 cases, 36.8% of the total cases were corruption related to infrastructure. The large number of corruption cases, the complexity of construction problems and the ability of judges that are still considered very common have caused a decrease in the level of public trust in court decisions. This study aims to analyze the problems and deviation that exist in construction cases, then study them from the point of view of the construction law related to the legal construction applied by the judge to the settlement of the case. The research was carried out by collecting decisions on construction project corruption cases at the Supreme Court level whose decision year was above 2010. The verdicts were then reviewed based on the causes of the problem, deviations, types of corruption committed by the defendant, and the legal construction applied by the judge to the case the construction project. The study results that the most common problems that occur are the mismatch of real work in the field with the specifications in the contract and the payment agreement for the mismatch of job data in the inspection documents with real work in the field. The issue of non-conformity then became the basis for the indictment and decision in determining the construction perpetrator as the defendant in a corruption case. Four of the 18 verdicts that were reviewed were deemed to have clearly contained a criminal act of corruption, six decisions that were considered to have indications of corruption in them but were not yet convincing were a form of corruption, and the other eight verdicts were more likely to be in default so that they were deemed inconclusive as to contain criminal acts of corruption from the point of view of construction service contracts.

Kata Kunci : permasalahan konstruksi, penyimpangan proyek, kasus korupsi, putusan Mahkamah Agung, kerugian negara.