Kebijakan Pertanahan Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Yogyakarta: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

FAHREL YUSRI RAHMAT, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebijakan berbasis ras berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Kemudian, kebijakan pertanahan di Yogyakarta sebagai suatu kebijakan berbasis ras apakah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Guna menjawab hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah, pertama bagaimana pengaturan hukum hak asasi manusia internasional terhadap kebijakan berbasis ras. Kedua adalah kesesuaian kebijakan pertanahan bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta dengan ketentuan hukum tersebut. Jenis dan sifat penelitian ini adalah Penelitian Normatif sehingga Peneliti banyak melakukan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan berbasis ras untuk menilai apakah kebijakan tersebut diskriminatif atau tidak. Kebijakan Pertanahan bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta memenuhi standar tersebut. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa alasan historis dan filosofis sebagai aspek budaya dari kebijakan tidak dapat dijadikan alasan bagi keberlakuan kebijakan. Peneliti juga menemukan inkonsistensi pemerintah dalam komitmennya menurut hukum internasional dengan berlakunya kebijakan ini. Terkahir, dengan berbagai upaya hukum yang telah ditempuh yang menyisakan jalur "Judicial Review" di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dibutuhkan komitemen Pemerintah Pusat dalam membatalkan keberlakuan kebijakan. Tindakan Pemerintah Pusat tersebut juga menjadi penilaian komitmen Indonesia sebagai negara pihak dalam ICCPR, ICERD, dan ICESCR.

This research aims to determine the concept of race-based policies, according to international human rights law. The results then used to evaluate the land policy in Yogyakarta as a race-based policy under those law provisions. Moreover, there are two problem formulations: first, how the perspective of international human rights legal arrangements on race-based policies. Second, the land policy for non-indigenous citizens in Yogyakarta as a race-based policy in accordance with the perspective based on law provided. Furthermore, this research uses the normative approach. Therefore, literature research dominates research in order to get secondary data. The results showed that several standards must be fulfilled by a race-based policy to assess whether the policy is discriminatory or not. Unfortunately, the land policy for non-indigenous citizens in Yogyakarta fulfil these standards. Besides, this research insists that historical and philosophical reasons as a cultural aspect justify policy enforcement irrelevant to its validity. This research also found the government's inconsistency in its commitment under international law with this policy's existence. Finally, with the failure of legal measures to abolish the policy, the judicial review in Constitutional Court was the last option available. The failures, and policy existence, reflects the government's inability to abolish the policy and questions its commitment to international laws. Hence, the political intervention must be taken to abolish the policy, and through this study, this research suggests several measures to shows Indonesia's commitment to international law.

Kata Kunci : Hak Kepemilikan, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Berbasis Ras, Kebijakan Pertanahan, Right to Property, Human Rights, Race Policy, Land Regulation