Islam dan demokrasi di madura :: Studi tentang BASSRA di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep

MUTMAINNAH, Dr. J. Nasikun

2002 | Tesis | S2 Sosiologi

Studi ini tentang Islam dan demokrasi di Madura : kasus BASSRA di kabupaten Bangkalan dan Sumenep. BASSRA (Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura) adalah paguyuban kiai yang lahir pada masa Orde Baru ketika rezim Soeharto berencana membangun Madura dengan jembatan Suramadu dan industrialisasi dalam satu paket. Ulama BASSRA bersikap kritis dengan menawarkau 9 usulan “rambu-rambu pembangunan” sebagai model pembangunan daxi bawah (bottom-up strategy) yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kebutuhan masyarakat Madura. BASSRA lahlr dengan menyuarakan aspirasi masyarakat Madura agar tercipta proses pembangunan yang aspiratif dan demokratis. Polernik antara BASSRA dan pemerhtah Orde Baru berakhir dengan win-win solution : pembangunan mega proyek itu ditunda untuk w&i yang tidak ditentukan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang memaksa pemerintah Indonesia meninjau ulang proyek-proyek besamya. Fokus studi ini adalah dmamika BASSRA pasca Orde Baru dengan mempertanyakan : mengapa BASSRA Sumenep lebih demokratis dibandingkan BASSRA Bangkalan padahal Islam sama-sama menjadi rujukan nilai kedua masyarakat itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penelitian dengan metode kualitatif harus dakukan. Penelitian ini menemukan 4 hal : pertuma, BASSRA Sumenep lebih demokratis dibandmgkan Bangkalan. h ditandai oleh beberapa hal : a. BASSRA Sumenep tetap mempertahankan 9 usulan BASSRA sebagai pedoman menuju masyarakat Madura madani. b. BASSRA Sumenep menggunakan diskusi publik dalam proses pengambdan keputusan. c. BASSRA Sumenep memiliki kekuatan seimbang dengan para pengambil kebijakan sehmgga me& sedikit kemungkman untuk korup. Ke ha, BASSRA Sumenep lebih demokratis dibanhgkan Bangkalan tidak hanya karena struktur kekuasaan kiai di Sumenep majemuk tetapi juga karena kiai yang duduk dalam eksekutif dan legislatif bukan kiai besar sekahgus paling berpengaruh. Stxuktur ini menjadikan tidak ada peluang bagi satu pihak pun untuk menjadi kelompok dominan dan mendominasi proses pengambilan keputusan. Ke tigu, struktur kekuasaan kiai yang berbeda antara Bangkalan dan Sumenep dapat dilacak pada pengalaman hstoris yang berbeda selama penjajahan Mataram, VOC dan Hindia Belanda. Keempat, BASSRA adalah paguyuban kiai bernuansa polit&. Sebagai paguyuban hai yang tidak bediliasi dengan kelompok politik tertentu, dalam perjalanan sejarahnya, BASSRA tidak mampu melepaskan dni dan kepentingan politik kiai. Akhirnya, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini : tidaklah urgen untuk menghadapkan Islam dan demokrasi dalam posisi berhadap-hadapan. Sebagaimana ditunjukkan Hefner (2001) Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Bahkan tidak ada halangan bagi agama apapun untuk berdampingan dengan demokrasi asalkan ia mampu mneciptakan pluralisme. Dengan kemajemukan itu, tidak ada peluang bagi suatu pihakkelompok untuk menjadi kelompok dominan dan mendominasi proses pengambilan keputusan.

This study talks about Islam and democracy in Madm : case of BASSRA in 3angkaian and Smenep regency. BASSRA or Badan Silaturrahmr * UIama Pesantren Madm was a corps of kiai that was born on New order Government. It was known when Soebznto's regime planned to build Madm with S d bridge and industrialization. BASSRA's kiai was criticaI to the reghe. BASSRA proposed nine recommendatiolls about Madura island development to the government in 1995. These recommWm were BccomModate with SocidturaI condition of Madura society. So, BASSRA existed as Madurese represeatation to propose &vdopment process with bottom-up stratem. Polemic between BASSRA and the New Order government was came last in win-win solution : the project was postponed without time b i t after a long economic crises in Indonesia. This study is focussed on BASSRA after the New Order to answer this question : "why is Smenep's BASSRA more democmtic than Ban-s BASSRA evmthought both ccnmunities use Islam as value reference ?" To answer this question, a research with qualitative method has to do. This research discover four phenomena : first, the SUmeneps BASSRA is more democratic than Bangkalan's BASSRA. It is signed by many indicators (a). Summep's BASSRA has maintained nine BASSRA recommesdations as guidance for Madura island development., @). Sumenep's BASSRA uses public discussion in decision making process, (c) Sumenep's BASSRA has balance authority with the executive and legislative. So, Summq's BASSRA has less possibility to compt than Bangkidan's. Second, Suxnenep's BASSRA more democratic than Bangkalan's not only because structure of kiai's author@ in Sumeoep is plural but also the kids who have ruler in executive and legislative are not the p o w d kiai. Third, the difference of kiai's authority structure m Bangkalan and Sumenep can be traced fiom their history with Mataram and Dutch coloniati2aton. Fourth, BASSRA is a corps of kiai with political nuances. BASSRA, as other political institutions is used by the kiak to maintain their power. Finally, concIusion of this research is : it is not urgent to opposite Islam and democracy. Islam and democracy are not opposed. As Heher (2000) said, no religion will opposite with democracy if the religion can creates pluratisa PZdm d~esn't give opportunity to one of many groups to exist as a dcxninaut group.

Kata Kunci : Sosiologi,Islam dan Demokrasi,BASSRA