Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

AMALIA FEBRI J, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota TNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami keberadaan pidana pemecatan yang dijatuhkan terhadap anggota TNI ditinjau dari sistem pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan sifat penelitian, penulisan hukum ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada 3 (tiga) narasumber yang telah ditentukan. Adapun, data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan pustaka terkait topik permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap Anggota TNI adalah dengan: Pertama, menilai apakah Anggota tersebut masih layak atau tidak dipertahankan menjadi Anggota TNI. Kedua, tabiat anggota TNI, dan Ketiga, adanya ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan. Pidana tambahan berupa pemecatan tidak dapat dijatuhkan berdiri sendiri. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan untuk menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan. Alasan mengapa pidana pemecatan dianggap sebagai langkah yang tepat karena apabila seorang prajurit sudah tidak lagi memiliki aspek-aspek yang diharuskan sebagai prajurit lebih baik diakhiri saja sebagai prajurit karena akan membahayakan satuan atau komando, juga tugas tidak sebagai prajurit tidak pernah terlaksana secara sempurna dan dengan adanya sanksi tersebut, bisa menjadi pengingat bagi anggota TNI untuk tidak melakukan pelanggaran.

This legal research aims to identify, analyze, and understand the rationale used by judges of the Jakarta High Military Court II in imposing criminal dismissals against members of the Indonesian National Army. This legal research also aims to identify, analyze, and understand the existence of the punishment of dismissal imposed on Indonesian National Army members in terms of the criminal system. The method used in this legal research is normative which uses secondary and primary data. Primary data was obtained by conducting interviews with 3 (three) predetermined sources. Meanwhile, the secondary data is obtained by reading and understanding library materials related to the topic of the problem. Analysis of the data used in this legal research uses qualitative analysis methods so as to produce data that is orderly coherent, logical, effective, and systematic. Conclusions drawn from there results are in deduction method. Based on the results of the legal research, the rationale for the consideration of the judge of the High Military Court II Jakarta in imposing criminal dismissal of members of Indonesian National Army, is by: First, assessing whether the member is still fit or not retained as Indonesian National Army member. Second, the character of the Indonesian National Army members, and the third is identify the additional criminal provisions in the form of dismissal. Additional criminal penalties in the form of dismissal is considered the right step because if a soldier no longer has the required aspects as a soldier it is better if he/she just ends it as a soldier because it will endanger the unit of command, also the duty as a soldier is never carried out perfectly and with the existence of these sanction can serve as a reminder for Indonesian National Army members not to commit violations.

Kata Kunci : Pidana Pemecatan, Anggota TNI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta