PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUAT BUKU DAFTAR AKTA ATAU REPERTORIUM (STUDI KASUS DI KOTA KENDARI)

WA ODE ITA SETIAWATI, Harry Purwanto

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban administratif Notaris atas tidak dibuatnya buku daftar akta atau repertorium, dan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang tidak membuat buku daftar akta atau repertorium. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, karena Penulis mensinkronisasi data sekunder dari bahan-bahan kepustakaan terkait ketentuanketentuan hukum yang berlaku terhadap aplikasinya secara nyata dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan guna mendapat data primer. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Notaris yang tidak membuat buku daftar akta atau repertorium diberikan sanksi secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, dan bentuk pertanggungjawaban administratif Notaris adalah menjalani sanksi pemberhentian sementara, membuat dan mengisi buku daftar akta atau repertorium yang baru, dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang tidak membuat buku daftar akta atau repertorium adalah memberikan nilai kurang kepada Notaris dan membuat berita acara pemeriksaan dan laporan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

This thesis seeks to find the administrative accountability of notary for not producing the book of deed or repertorium, and the role of regional supervisory council of notary in Kendari City for conducting supervision to the notary that do not produce book of deed or repertorium. This thesis is a juridical-empirical research, because the writer synchronizes secondary data from library literature that related to the existing regulations to the real application of it by conducting field research in order to seek primary data. The data then been analyzed by using qualitative analysis method, by describing the data in a quality manner in the form of well ordered, logic and effective sentence in order to obtain answers to the problems being studied. The result received from this research are the notary who do not produce the book of deed or repertorium are given sanction in stages, ranging from written warnings up to temporary dismissal for 3 (three) months. Also, the form of notary's administrative accountability is to undergo a temporary dismissal sanction, produce and fill in a new book of deed or repertorium, and submit the notary protocol to another notary appointed by regional supervisory council of notary. The regional supervisory council in carrying out the role to supervise notary who do not produce the book of deed or repertorium is to give less scores to the notary and make an examination report and report of violation in the implementation of Notary's position to the regional supervisory council of Notary.

Kata Kunci : Buku Daftar Akta atau Repertorium, Pertanggungjawaban Administratif, Majelis Pengawas Daerah Notaris/ Book of Deed or Repertorium, Administrative Responsibility, Regional Supervisory Council of Notary