EFISIENSI IMPLEMENTASI ISO 27001, ISO 9001, DAN STANDAR LPSE PADA DATA CENTER DAN E-PROCUREMENT PEMERINTAHAN

FARADINA HARUMI, Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc, Ph.D;Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.

2021 | Tesis | MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI

Pelayanan publik yang disediakan pemerintahan harus dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah dijangkau. Untuk memenuhi hal tersebut, terdapat standar-standar yang perlu diimplementasikan antara lain standar ISO 27001, ISO 9001, dan Standar LPSE. Standar tersebut memiliki beberapa prosedur yang sama, beririsan, dan dapat dikerjakan secara bersamaan. Apabila prosedur tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri maka berdampak pada lamanya waktu pengerjaan dan fokus pekerjaan yang banyak bercabang sehingga pekerjaan tidak terlaksana secara efisien. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi kasus Pemda DIY. Analisis dilakukan dengan merinci seluruh klausul dari ketiga standar acuan dan mendefinisikan data yang harus dibuat untuk memenuhi klausul tersebut. Data tersebut dikelompokkan sesuai tema menjadi dokumen-dokumen yang kemudian dipetakan berdasarkan standar acuan dan kemudian digabungkan tanpa mengurangi substansi maksud dan tujuan yang terkandung dalam bagian-bagian yang disatukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelumnya, terdapat sebanyak 54 buah dokumen kebijakan dan prosedur yang harus dibuat untuk memenuhi persyaratan ISO 27001, ISO 9001, dan Standar LPSE. Setelah dilakukan penelitian ini, jumlah dokumen yang harus dibuat berkurang 50% menjadi 27 buah dokumen. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi implementasi adalah dengan mengerjakan secara bersamaan klausul dan kontrol yang terpetakan memiliki persamaan, dengan tetap memperhatikan domain utama standar (keamanan informasi dan/atau mutu pelayanan). Hasil penelitian ini juga dinyatakan implementatif oleh Pemda DIY dan dapat menjadi panduan untuk pemerintah daerah atau organisasi lainnya untuk menjaga keamanan informasi dan meningkatkan mutu pelayanan pada infrastruktur data center dan layanan e-procurement pemerintahan.

Public service that provided by government must be reliable, trusted, and reachable. To fulfil that, there are standards that need to be implemented, for example ISO 27001, ISO 9001, and LPSE Standard. Those standards has procedures that same, intersect, and can be done at the same time. If those procedures done one by one, it will impact on the length of processing time and work focus will be divided so the work will not carried out efficiently. This paper uses qualitative method through case study on DIY Regional Government. The analysis carried out by detailing all the clauses from those reference standars and define data that must be made by organization to fulfil the clause. Those data grouped according to topic to become a document, then the document is mapped according to the standards. Then the documents is combined without reducing purpose and objective of the substance. The results of this study shows that previously, there were 54 policy documents and procedures that must be made to fulfil ISO 27001, ISO 9001, and LPSE Standards. After this research, the number of documents that had to be made was reduced 50% to 27 documents. The strategy taken to increase the efficiency of implementation is to work the clauses and controls that have similarities simultaneously, while still paying attention to the main domain of those standards (information security and / or quality services). The results of this study were also stated implementative by the DIY Regional Government and could serve as a guide for local governments or other organizations to maintain information security and improve service quality in governmental data center infrastructure and e-procurement services.

Kata Kunci : ISO 27001, ISO 9001, Standar LPSE, Pemerintahan, Data Center, E-Procurement