BOSSISME LOKAL DALAM TATA NIAGA TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG: DISPARITAS KEKUASAAN APTI DAN PETANI

BAGUS WICAKSONO, Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP, MiOP

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dalam peranannya sebagai kelompok representasi telah mengambil peran penting dalam pergerakan petani tembakau, salah satunya usaha-usaha advokasi yang berhasil mengubah maupun mendorong lahirnya regulasi yang ramah bagi petani tembakau. Namun, keberhasilan APTI dalam perjalanannya tidak serta merta meningkatkan derajat kemakmuran petani tembakau. Bagian ini terkait dengan hal-hal paradoks yang melibatkan pengurus APTI. Banyak di antara pengurus APTI merupakan bagian dari pedagang tembakau (middleman) yang berkontribusi dalam kaskade panjang tata niaga tembakau. Kini, APTI melalui wajah pengurusnya (Tritunggal) menjadi kekuatan yang mendominasi ekonomi dan kekuasaan secara umum. Melalui teori local bossism yang dikonsepsikan John Thayer Sidel, penelitian ini dirancang untuk menjawab praktik bossisme lokal dalam tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung dan disparitas kuasa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya untuk memastikan akurasi data, penelitian ini divalidasi melalui teknik triangulasi. Berdasarkan analisis didapatkan kesimpulan yang menunjukkan; (1) adanya praktik bossisme lokal dalam tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung, dimana bossisme lokal diperankan oleh Tritunggal. Kehadiran bossisme lokal dapat dirunut berdasarkan latar belakang kekuasaan keluarga maupun Tritunggal itu sendiri. Sehingga melalui peran ganda sebagai pedagang tembakau dan jabatan formal sebagai kepala desa di wilayah masing-masing, Tritunggal mampu mengakumulasikan kekuasaan sebagai modal penting. (2) APTI menjadi tempat berkumpul bagi bossisme lokal dengan tujuan menegaskan dominasi yang sebelumnya telah dimiliki. (3) Pada akhirnya, praktik bossisme lokal menghadirkan disparitas kuasa di antara Tritunggal dan petani tembakau. Salah satu implikasinya adalah (kemenangan) dalam memproduksi narasi tentang tata niaga tembakau yang berguna mempertahankan status quo tata niaga. Penelitian ini juga menemukan kekosongan dimana Sidel tidak memberikan perhatian terhadap hubungan antara gerakan sosial dan bossisme lokal. Kekosongan ini disempurnakan Vedi Hadiz dengan memperkuat tesis bahwa gerakan sosial yang lemah cenderung menghasilkan bossisme lokal. Namun paradoksnya, APTI sebagai gerakan sosial dalam strukturnya justru diisi oleh para bos lokal.

Indonesian Tobacco Farmers Association (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) or also known as APTI as a representation group has taken an important role in tobacco farmers movement, including means of advocacy that push, as well as reforming, regulations to be more friendly toward tobacco farmers. However, within its own paradoxes, APTI)s achievements do not necessarily increase the prosperity of tobacco farmers. This has something to do with the administrators of APTI. More often than not, these administrators are part of tobacco middlemen which contribute to the long cascade of tobacco commerce. In recent times, APTI, represented by its administrators, especially the three key actors (Tritunggal), has become a force of power that dominates the economy, as well as, politics in general. As John Thayer Sidel theorized with his local bossism concept, this study aims to explain local bossism practices in the tobacco commerce, as well as the occurrence of power disparity, specifically in Temanggung Regency. This study uses a qualitative research method with interviews and literature reviews as its data collection technique. To ensure data accuracy, this study is validated by triangulation technique. Based on the collected analysis, this study concludes that; (1) there has been an occurrence of local bossism in Temanggung Regency)s tobacco commerce, in which the Tritunggal plays an important role. These practices can be traced upon the power background of the Tritunggal and their relatives. Therefore, through their multiple roles, as the tobacco middlemen and actors that hold structural positions such as village head, the Tritunggal has managed to accumulate power as well as resources. (2) APTI has become a medium for actors playing roles in local bossism to establish, and re-establish, their dominance. (3) Local bossism practices lead to implications of power disparity between the Tritunggal and tobacco farmers. One of these implications include legitimacy to both produce and reproduce narratives on tobacco commerce that perpetuate status quo. This study also finds a gap in which Sidel barely set his sight on, and that is the relations between local bossism and social movements. Vedi Hadiz)s thesis subsequently fills this research gap as he conceptualizes that weak and underperforming social movements tend to ease the occurrence of local bossism. However, APTI as a social movement, quite the opposite, is filled with local bosses as its administrators.

Kata Kunci : APTI, bossisme lokal, disparitas kuasa, petani tembakau, tata niaga tembakau