POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

AHMAD ZULFIKAR PICAL, Andy Omara., S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Peraturan Otonomi Khusus Papua Dalam Memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Menganalisis Konsep ideal Otonomi Khusus Papua Dalam Memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur kedepan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Politik hukum di Indonesia menganut konfigurasi politik demokratis yang diartikan sebagai produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat, namun pada prakteknya revisi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Pasal 7 ayat 1 tentang kewenangan DPRP yang berwenang memilih Gubernur dan Wakil Gubenur dihapus, hal tersebut menjadi suatu kekecewaan bagi masyarakat Papua sebab revisi tersebut dilakukan tanpa melaui proses evaluasi terlebih daluhu. Disamping di papua terdapat pemilihan dengan sistem noken yang pada prakteknya merusak nilai-nilai budaya noken itu sendiri, permasalahan diantaranya tidak ada aturan dasar yang mengatur, bertentangan dengan prinsp Pemilihan Umum, permasalahan administrasi kependudukan, batas wilayah, sampai dengan beragamnya metode pemilihan, sehingga muncul banyak permasalahan dari system pemilihan noken tersebut.

This research aims to identify and analyze the legal politics of Papua's special autonomy regulations in electing Governors and Vice Governors and to analyze the ideal concept of Papua's special autonomy in electing Governors and Vice Governors in the future. This type of research is normative legal research. The form of data in this research consists of primary data obtained from sources and secondary data obtained from statutory regulations, books, journals and scientific papers. The results of this research were analyzed using descriptive qualitative methods. Based on results of this research, legal politics in Indonesia adhere to a democratic political configuration which is defined as a legal product that reflects a sense of justice and fulfills people's expectations. In the process of making it, it gives a big role and full participation of social groups or individuals in society. The results are responsive to the demands of social groups or individuals in society, but in practice the revision of Law No. 21 of 2001 to become Law No. 35 of 2008 on Special Autonomy of Papua, in Article 7 paragraph 1 regarding the authority of the DPRP which has the authority to electing Governor and Vice Governor is removed, this has become a disappointment for the Papuan people because the revision was carried out without going through an evaluation process first. Besides that, there is an election with the noken sistem which in practice destroys the cultural values of the noken itself, problems including there no rugulation, contrary to the Principles of General Election, population administration problems, territorial boundary Problems, and many variation of noken methods, so that many problem arise from noken election system

Kata Kunci : Politik Hukum, Otonomi Khusus Papua, DPRP, Noken