Pembatasan Penggunaan Tanah Berdasarkan Bhisama Kesucian Pura dan Keberlakuannya di Pura Ulun Danu Batur, Kabupaten Bangli

I WAYAN BHAYU EKA PRATAMA, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Keputusan PHDI Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura dan keberlakuannya di Pura Ulun Danu Batur, Kabupaten Bangli. Kajian terfokus pada pengaturan pembatasan penggunaan tanah oleh Bhisama Kesucian Pura di kawasan tempat suci dengan ukuran radius kesucian pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode ini digunakan agar didapat data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara bersama masyarakat, pengusaha pariwisata, tokoh agama, dan pihak Pura Ulun Danu Batur. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Dilakukan juga pengamatan langsung terhadap pemukiman dan perkembangan pembangunan di radius kesucian Pura Ulun Danu Batur. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dan hasil pengamatan diolah dalam skema, gambar, dan peta. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) keberadaan Bhisama Kesucian Pura yang mengatur pembatasan penggunaan tanah di radius kesucian pura bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kesucian pura-pura di Bali. Pengaturannya dalam Perda RTRW Bali mengalami dinamika hingga terdapat putusan atas hak uji materiil melalui Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2013. Kedudukan Bhisama Kesucian Pura ditempatkan pada posisi yang diplomatis, artinya dapat diatur lebih rinci dalam Perda RTRW kabupaten/kota sesuai dengan kondisi masing-masing; (2) keberlakuan Bhisama Kesucian Pura di Pura Ulun Danu Batur tidak dapat dilakukan secara tegas dan absolut. Diperlukan kesepakatan bersama stakeholder untuk menetapkan radius kesucian Pura Ulun Danu Batur. Selain itu, diperlukan peraturan lebih detail untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran pembangunan yang telah terjadi di radius kesucian Pura Ulun Danu Batur.

This study seeks to examine the legal position of the PHDI Pusat Decree Number: 11/Kep/I/PHDIP/1994 regarding Bhisama Kesucian Pura and its implementation in Ulun Danu Batur Temple, District of Bangli. This study focused on the provision of restrictions on land use by Bhisama Kesucian Pura in the holy place with a measure of the temple's sacred radius. This study uses a normative-empirical research method. This method is used to obtain primary and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with the community, tourism entrepreneurs, religious leaders, and Pura Ulun Danu Batur. Meanwhile, secondary data is obtained through literature study. Direct observations were also made of settlements and development in the sacred radius of Pura Ulun Danu Batur. The research data were analysed and the results of the observations were processed into schemes, pictures, and maps. This study resulted in the following conclusions: (1) the existence of Bhisama Kesucian Pura which regulates restrictions on land use in the temple's sanctity radius aims to maintain the preservation and sanctity of temples in Bali. The ruling in the Bali Provincial Regulation on Spatial Planning has experienced dynamics until there is a decision on the right to a judicial review through the Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2013. The position of Bhisama Kesucian Pura is placed in a diplomatic position, meaning that it can be regulated in more detail in the district/city level, according to their respective needs; (2) the application of the Bhisama Kesucian Pura at Ulun Danu Batur Temple can not be done firmly and absolutely. An agreement with stakeholders is needed to determine the radius of sanctity for Pura Ulun Danu Batur. In addition, more detailed regulations are needed to deal with development violations that have occurred in the sacred radius of Ulun Danu Batur Temple.

Kata Kunci : tata ruang, zonasi, penggunaan tanah, bhisama, Batur.