PROSES PEMUATAN DAN KONSEKUENSI NORMA KONSTITUSI YANG TIDAK DAPAT DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ANDI WAHYUDI, Andy Omara., S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa maksud dari pembuat Undang-Undang Dasar pada saat proses amandemen sehingga lahir Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 secara utuh dan komprehensif, serta mempelajari konsekuensi keberadaan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan bentuk negara dengan atau tanpa terlebih dahulu mengamandemen Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari risalah sidang MPR tahun 1999-2002, peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah. Pengumpulan Data dilakukan dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pesan moral MPR hasil Pemilu 1999 kepada MPR periode-periode berikutnya agar ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jangan sampai diubah. Berdasarkan pertimbangan utama bahwa kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sehingga tidak boleh diubah dan dipandang sudah final, serta didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini ditetapkan sejak awal berdiri negara dan yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang terutama latar belakang sejarah. Serta konsekuensi dari keberadaan Pasal 37 ayat (5) terhadap kemungkinan perubahan bentuk negara dimasa depan, ada 2 kemungkinan yaitu dengan mengamandemen Pasal 37 ayat (5) terlebih dahulu kemudian baru mengamandemen Pasal 1 ayat (1) atau tanpa mengamandemen Pasal 37 ayat (5) dengan 3 cara yang dapat ditempuh yakni, mengubah bentuk negara dengan cara referendum, mengubah bentuk negara dengan cara presiden mengeluarkan dekrit, surat perintah ataupun maklumat dan yang terakhir mengubah bentuk negara dengan cara MPR membuat konstitusi baru.

This study aims to determine and analyze the intentions of the makers of the Constitution during the amendment process so that Article 37 paragraph (5) of the 1945 NRI Constitution is born completely and comprehensively, as well as studying the consequences of the existence of Article 37 paragraph (5) of the 1945 NRI Constitution against Possibilities of changing the form of the state with or without amending Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research. The type of data in this research is secondary data obtained from meeting proceeding of the People’s Consultative Assembly in 1999-2002, statutory regulations, books and scientific papers. The data collection method used in this research is library research which were analyzed qualitatively with historical approach, statutory approach and conceptual approach. Based on this research, the results showed that Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the moral message of the MPR from the 1999 General Election to the MPR in subsequent periods so that the provisions in Article 1 Paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution should not be changed. Based on the main consideration that the agreement to maintain the form of the Indonesian state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), is the noble aspiration of the Indonesian people which is expressed in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution so that it cannot be changed and is considered final. The unitary state is a form of this state established from the very beginning of the state and which is considered the most appropriate to accommodate the idea of the unity of a plural nation in terms of various backgrounds, especially historical backgrounds. As well as the consequences of the existence of Article 37 paragraph (5) for the possibility of changing the form of the state in the future, there are 2 possibilities, namely by amending Article 37 paragraph (5) first then amending Article 1 paragraph (1) or without amending Article 37 paragraph (5), there are 3 ways that can be taken, namely, changing the form of the state by means of a referendum, changing the form of the state by means of the president issuing decrees, orders or edicts and the last is changing the form of the state by means of the MPR making a new constitution.

Kata Kunci : Norma Konstitusi Yang Tidak Dapat Diubah, Mengubah Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, Unamendable Provisions, Constitutional Amendment, Form of State