KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI FUNDAMENTAL RIGHT BAGI FREELANCER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ABIMANYU FARRAS, Susilo Andi Darma S.H., M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Kemunculan pola baru hubungan kerja di luar standar hubungan kerja, salah satunya adalah pekerja terselubung yang bekerja berdasarkan proyek dan pengusaha tidak perlu mengangkat pekerja tersebut sebagai pekerja tetap. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak berserikat dan berkumpul serta hak mendapat imbalan yang adil dan layak sebagai fundamental right bagi freelancer. Terakhir adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak berserikat dan berkumpul dan hak mendapat imbalan yang adil dan layak bagi freelancer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan menelaah semua sumber hukum yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan atau diberikan makna. Meskipun norma pada tiga legislasi utama hukum perburuhan yang utama sudah cukup baik dalam menjabarkan hak-hak pekerja. Undang-undang yang berlaku saat ini tidak memberikan fundamental right bagi freelancer sehingga para pekerja ini berada pada posisi yang rentan. Oleh karena itu peran Negara melalui pemerintah dalam pemenuhan fundamental right bagi freelancer adalah mengatur mengenai perlindungan freelancer. Sehingga nantinya tidak ada lagi istilah “pekerja terselubung”. Peran lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum ketenagakerjaan dan konsekuensi yang timbul dari hubungan kerja.

The emergence of a new pattern of working relations outside the standard employment relationship is that workers outside the employment relationship who work on a project basis, and employers cannot appoint these workers as permanent workers. Based on this, this study aims to determine the fulfillment of the right to associate and assemble as well as the right to get a fair and decent reward as a fundamental right for freelancers. The last is to know the legal protection of the right to association and assembly and the right to receive fair and reasonable remuneration for freelancer. This research is normative legal research using the invited approach method. This is done by examining all sources of law that are interconnected with the legal issue being researched. The data analysis used in this study is a qualitative analysis method. The qualitative analysis describes the data in the form of good and correct sentences so that it is easy to read and interpret or give meaning. Although the three main labor laws' norms are good enough in defining workers' rights, current appropriate laws do not provide basic rights for freelancer, leaving these workers in a vulnerable position. Therefore, the State's role through the government in fulfilling the basic rights of freelancer in the development of protection for freelancer. So that there is no longer the term "workers outside the employment relationship." Another role is to educate the public about labor law and create those that arise from work relationships.

Kata Kunci : freelancer, fundamental right, ketenagakerjaan