FAKTOR-FAKTOR DALAM RENCANA REVISI PASAL SEMBILAN KONSTITUSI JEPANG OLEH SHINZO ABE
NUR RAHMAT MUHARRAM, Stedi Wardoyo, S.S., M.A.
2020 | Skripsi | S1 SASTRA JEPANGPasal sembilan dalam Konstitusi Jepang 1947 merupakan pasal yang isinya melarang Jepang untuk mempunyai kekuatan militer. Namun kenyataannya, Jepang mempunyai angkatan bersenjata yang dinamakan Japan Self-Defense Forces (Jieitai) atau Pasukan Bela Diri. Keberadaan Jieitai tersebut dianggap melanggar isi pasal sembilan. Di tengah kontroversi seputar keberadaan Jieitai, Perdana Menteri Jepang periode 2006-2007 dan 2012-2020, Shinzo Abe, merencanakan revisi terhadap pasal sembilan. Penelitian ini mencoba mengungkap alasan Jepang mempunyai pasal sembilan, serta alasan mengapa Shinzo Abe ingin merevisi pasal kontroversial tersebut. Untuk mengungkap motif-motif tersebut sejarah penciptaan pasal sembilan dan konstitusi Jepang secara keseluruhan dikaji dan dianalisis dengan metode sejarah. Sedangkan untuk mengetahui alasan Shinzo Abe merevisi pasal sembilan, penulis mengelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jepang mempunyai pasal sembilan berkat andil Amerika Serikat. Perkembangan militer yang dianggap terlalu pesat dan pengaruhnya yang besar di pemerintahan Jepang, membuat Amerika Serikat menciptakan pasal sembilan agar pemerintahan Jepang tidak dapat dikendalikan oleh militer. Mengenai faktor revisi oleh Shinzo Abe, dari faktor internal disimpulkan bahwa keadaan politik dalam negeri, keamanan aset negara, jalur perdagangan, latar belakang Shinzo Abe, serta pengaruh dari Nippon Kaigi dan industri senjata mempunyai andil dalam keinginan merevisi pasal tersebut. Sedangkan, faktor eksternal yakni keamanan regional juga menjadi faktor penting rencana tersebut. Sengketa teritorial dengan negara tetangga, kebangkitan militer Tiongkok, Korea Utara, penguatan militer Rusia di Timur Jauh, ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah, dan kewajiban sebagai anggota aliansi militer menjadi pertimbangan Shinzo Abe dan Jepang untuk meninjau kembali isi pasal sembilan.
Article nine of the 1947 Japanese Constitution is an article which prohibits Japan from having military power. But in reality, Japan has an armed force called the Japan Self-Defense Forces (Jieitai). The existence of the Jieitai is considered to violate the contents of article nine. In the midst of controversy surrounding the existence of Jieitai, Japanese Prime Minister of the 2006-2007 and 2012-2020 periods, Shinzo Abe, planned revision of the article nine. In this study, I tried to answer the question of why Japan had article nine, as well as questions about the reason Shinzo Abe wanted to revise the controversial article. To answer the first question, I looked at the history of the creation of article nine and the overall Japanese constitution. Meanwhile, to answer the second question, I made a division of two factors, the internal and external factors. From the results of the study it can be concluded that Japan has article nine thanks to the United States' share. The military development which was considered too fast and had a great influence on the Japanese government, led the United States to create article nine so that the Japanese government could not be controlled by the military in the future. Regarding the revision factor by Shinzo Abe, from internal factors it was concluded that the domestic political situation, security of state assets, trade routes and background of Shinzo Abe, as well as the influence of Nippon Kaigi and the arms industry have contributed to the desire to revise the article. had a stake in the desire to revise the article. External factors including regional security are also play a huge role. Territorial disputes with neighboring countries, the rise of the military of China, North Korea, strengthening of the Russian military in the Far East, security instability in the Middle East, and Donald Trump's leadership style require Shinzo Abe and Japan to review the contents of article nine.
Kata Kunci : Pasal Sembilan, Shinzo Abe, Revisi, Militer