Integrasi Vertikal dan Praktik Diskriminasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Analisis Kasus PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI)

I G A DEWI SAWITRI, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel serta menganalisis akibat hukum dari Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah: Pertama, terjadi perbedaan penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha antara Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. KPPU telah keliru dalam mengimplementasikan UU Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2020 terkait pembuktian pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Kekeliruan KPPU berupa kesalahan dalam penentuan pasar bersangkutan dan kurangnya kajian ekonomi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh dugaan pelanggaran oleh Grab dan TPI. Kekeliruan pembuktian yang dilakukan KPPU menjadi raison d'etre PN Jakarta Selatan dalam membatalkan putusan yang telah dijatuhkan KPPU. Kedua, akibat hukum dari Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 adalah putusan KPPU mengenai pelanggaran integrasi vertikal oleh Grab dan TPI menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu sejumlah denda yang dijatuhkan KPPU terhadap Grab dan TPI menjadi batal dan kerja sama antara Grab dan TPI dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

The research in this legal writing aims to analyze the application of the provisions of the Business Competition Law in cases of alleged violations of vertical integration and discriminatory practices by Grab and TPI and to analyze the legal consequences of the South Jakarta District Court Decision Number 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel which canceled KPPU Decision Number 13/KPPU-I/2019. The Research in this Legal Writing is a normative legal research. The type of data used is secondary data. The data obtained from the research results were analyzed using a qualitative approach. The results of the research in this Legal Writing are: First, there is a difference in the application of the provisions of the Business Competition Law between KPPU's Decision Number 13 / KPPU-I / 2019 and the South Jakarta District Court Decision Number 468 / Pdt.P / 2020 / PN Jak Sel, resulting in different decisions. KPPU has made a mistake in implementing the Business Competition Law in KPPU's Decision Number 13/KPPU-I/2020 related to proving violations of Article 14 and Article 19 letter d of the Business Competition Law. KPPU's fallacy is in the form of errors in the determination of the relevant markets and lack of economic studies on the impact of alleged violations by Grab and TPI. The error of proof made by KPPU became raison d'etre of the South Jakarta District Court in canceling KPPU's Decision. Second, the legal consequence of the Decision of the South Jakarta District Court Number 468/Pdt.P/2020/PN Jak Sel which cancels the KPPU's Decision Number 13/KPPU-I/2019 is that the KPPU's decision regarding violations of vertical integration by Grab and TPI is canceled or not legally binding. For this reason, a number of fines imposed by KPPU on Grab and TPI are canceled and the partnership between Grab and TPI is declared legitimate and does not conflict with any applicable laws.

Kata Kunci : Integrasi Vertikal, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Praktik Diskriminasi.