IMPLIKASI PENGGUNAAN METODE SAINTE LAGUE MURNI TERHADAP PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI (STUDI PENERAPAN SAINTE LAGUE MURNI DI LIMA DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILU 2019)

KRISEGONUS D JERAHUN, Andy Omara, S.H., M.Pub & Int.Law., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana politik hukum pencantuman ketentuan metode sainte lague murni dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; 2) untuk mengetahui pengaturan secara rinci metode sainte lague murni dalam UU Nomor 7 Tahun 2017; serta 3) mengetahui dan menganalisis implikasi penggunaan metode sainte lague murni terhadap perolehan kursi tiap partai politik di DPRD provinsi yang diteliti pada lima daerah pemilihan pada pemilu 2019. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data yang diperoleh terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan risalah rapat pembahasan RUU Pemilu. Sementara data primer berupa hasil pemilu anggota DPRD provinsi di lima daerah pemilihan yang didapatkan dari situs KPU. Analisis data yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) tujuan perubahan metode konversi suara menjadi kursi adalah untuk penyederhanaan partai politik. Selama pembahasan RUU Pemilu terdapat beberapa alternatif metode yaitu metode sainte lague modifikasi, metode kuota hare dan metode sainte lague murni. Metode sainte lague murni yang dianut dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah hasil kompromi antara pemerintah dan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat; 2) pengaturan metode sainte lague murni dalam konteks DPRD provinsi diatur dalam Pasal 415 ayat (3) serta Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih rinci dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; 3) di 5 daerah pemilihan yang diteliti, berikut implikasi penggunaan metode sainte lague murni terhadap perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi, yaitu: pertama, memberikan kejelasan mengenai peringkat kursi yang diperoleh oleh tiap partai politik; dan kedua, potensi berkurangnya jumlah partai pollitik yang berhasil memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan.

The study was conducted in order to: 1) find how the legal politic of the inclusion provision of the pure sainte lague method in Law Number 7 of 2017 concerning Election; 2) to recognize the detailed arrangement of the pure sainte lague method in Law Number 7 of 2017; and 3) knowing and analyzing the implications of using the pure sainte lague method on the seat acquisition of each political parties in the Provincial Representative Council (DPRD provinsi) in five electoral districts in the 2019 election. This research is a normative-empirical legal research. The data obtained consists of secondary data and primary data. The secondary data is in the form of primary legal material and secondary legal material. The primary legal material is in the form of statutory regulations while the secondary legal material is in the form of books and minutes of the deliberation meeting of the Election Bill. Meanwhile, primary data in the form of election results for members of the Provincial Representative Council in five electoral districts were obtained from the General Election Commission (KPU) website. The data analysis that the researcher uses is a descriptive qualitative analysis. The results of this research present the following: 1) the purpose of changing the method of converting votes into seats was to simplify political parties. During the deliberation of the Election Bill, there were several alternative methods, namely the modified sainte lague method, the hare quota method, and the pure sainte lague method. The pure sainte lague method adopted in Law Number 7 of 2017 is the result of a compromise between the government and factions in the House of Representatives; 2) the regulation of the pure sainte lague method in the context of the Provincial Representative Council is regulated in Article 415 paragraph (3) and Article 420 of Law Number 7 of 2017 and is regulated in more detail in Article 8 of General Election Commission Regulation Number 5 of 2019. 3) in the five electoral districts studied, the following are the implications of using the pure sainte lague method for political parties seats in the Provincial Representative Council, namely: first, it provides clarity regarding the ranking of seats obtained by each political parties; and second, the potential for a reduction in the number of political parties that have succeeded in gaining seats in an electoral district.

Kata Kunci : Politik Hukum/Legal Politic, Sainte Lague Murni/Pure Sainte Lague, Implikasi/Implication