KESESUAIAN MATERI MUATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SIFRA WINANDITA, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian Ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis Kedudukan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mengetahui dan menganalisis kesesuaian materi muatan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode analisis kualitatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 berkedudukan sebagai Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (freies ermessen). Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 dikategorikan sebagai intrumen administratif yang bersifat institusional dan berlaku kedalam (internal). Materi muatan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 dalam segi substansi dimana isi Surat Edaran bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bertentangan dengan salah satu tujuan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam pembentukan kebijakan pada materi muatan surat edaran lebih didasarkan pada pelaksanaan kewenangan yang dimiliki.

This research was conducted to find out and to analyze competency of Attorney General’s Circular Letter Number B-1113/F/FD.1/05/2010 in law and regulations governing in Indonesia, as well as to find out and to analyze content material conformity of Attorney General’s Circular Letter Number B-1113/F/FD.1/05/2010 upon Law Number 20 Year 2001 about Law Amendment Number 31 Year 1999 about Corruption Criminal Act Eradication dealing with corruption banishment. The present research was normative research. Data used in the research consisted of secondary legal material data obtained from literature review consisting of primary, secondary, and tertiary legal material. Approach in this research employed law and conceptual approach. Qualitative analysis method used to analyze obtained data. Competency of Attorney General’s Circular Letter Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 as Policy Regulation (Beleidsgels) is according to freedom of act authority (Freies Ermessen). The existence of Attorney General’s Circular Letter B-1113/F/Fd.1/05/2010 was acknowledged and has binding legal power because it was authority-based form. Attorney General’s Circular Letter Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 was categorized as institutional administrative instrument and validated internally. Content material of Attorney General’s Circular Letter Number B-1113/F/Fd.1/05/2010, in substantial aspect, where the letter content contradicted with Section 4 of Law Number 31 Year 1999 about Corruption Criminal Act Eradication had been amended with Law Number 20 Year 2001 and contradicted with one of legal purposes in Law of Corruption Criminal Act Eradication. However, the policy making of circular letter content material was based on possessed authorization management.

Kata Kunci : Kedudukan, Peraturan Kebijakan, Materi Muatan / Competency, Policy Regulation, Content Material.