PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DI INDONESIA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 MELALUI PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA

HANNIFA AMALIA A, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Di Indonesia Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia" ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak yang dipertukarkan, ditinjau dari hukum hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak yang dipertukarkan, ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Idnonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang dilakukan dengan cara menelusuri data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis mencari data atau informasi atau riset melalui bahan-bahan publikasi mengenai tema penelitian penulis, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman komprehensif terkait materi yang diteliti. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga dapat menggambarkan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 berdampak pada data pribadi wajib pajak yang akan dipertukarkan secara lintas negara. Pada faktanya perlindungan data pribadi wajib pajak merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi. Meskipun saat ini pengaturan terkait data pribadi sudah termuat di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pengaturan yang telah ada masih sangat bersifat sektoral, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, khususnya perlindungan data pribadi wajib pajak, sehingga perlu dibentuknya suatu aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang di dalam aturan tersebut juga memuat tentang perlindungan data pribadi terkait kepentingan perpajakan.

The research entitled "Legal Protection of Taxpayers in Indonesia after the Implementation of Law Number 9 of 2017 through a Human Rights Approach" aims to determine the legal protection of the personal data of taxpayers being exchanged, in terms of human rights law and legislation. valid invitation. How is the legal protection of the personal data of taxpayers that are exchanged, in terms of human rights law and the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a normative study, the data collection in this study uses library research or document study, which is carried out by tracing secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The author looks for data or information or research through publication materials on the author's research theme, which aims to gain a comprehensive understanding of the material under study. Then the data obtained will be analyzed so that it can describe and provide solutions to the problems in question. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are: Law Number 9 of 2017 has an impact on taxpayer personal data which will be exchanged across countries. In fact, the protection of taxpayers' personal data is a form of respect for the right to privacy. Although currently regulations related to personal data have been included in various kinds of laws and regulations, the existing regulations are still very sectoral in nature, so they do not guarantee the protection of personal data as a whole, especially the protection of taxpayers' personal data, so it is necessary to establish a special rules governing the protection of personal data, which in the regulation also contains the protection of personal data related to tax purposes.

Kata Kunci : Pertukaran Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi