TINJAUAN KEWENANGAN ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA DALAM MENGATUR BUNGA KREDIT MAKSIMUM FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA

RAHMA ARUM VERDIANA, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac (Adv.)

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

This legal research has two objectives, namely to find out whether the determination of the maximum interest on the Financial Technology Peer to Peer Lending by the Joint Funding Fintech Association is a cartel practice or not and to find out what institutions should set the maximum interest on Financial Technology Peer to Peer Lending in order to avoid allegations alleged unfair competition. The method used in this research is juridical normative which focuses on legal norms that apply both in legislation and literature which is supported by interviewing sources to obtain valid data. The results showed that the determination of the maximum interest by AFPI as an association fulfills several cartel elements as described by Article 11 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, this is not sufficient to prove that there is a cartel practice in determining the maximum interest rate for Financial Technology Peer to Peer Lending. The Business Competition Supervisory Commission needs to carry out further research and investigation to prove its allegations regarding the Peer to Peer Lending Financial Technology cartel. Second, the Financial Services Authority should regulate and set the maximum interest on the Financial Technology Peer to Peer Lending. This is to maintain legal certainty and ensure fair business competition in the Peer to Peer Lending Financial Technology industry.

Penelitian hukum ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui apakah penetapan bunga maksimum Financial Technology Peer to Peer Lending oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama termasuk praktek kartel atau tidak dan untuk mengetahui lembaga apa yang seharusnya menetapkan bunga maksimum Financial Technology Peer to Peer Lending agar terhindar dari dugaan-dugaan persaingan tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan validasi terkait teori dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan bunga maksimum oleh AFPI selaku asosiasi, memenuhi beberapa unsur kartel harga sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi, penetapan bunga maksimum Financial Technology Peer to Peer Lending didasarkan pada kewenangan asosiasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu melakukan penelitian dan penelusuran lebih lanjut untuk membuktikan dugaannya terkait kartel Financial Technology Peer to Peer Lending, Kedua, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mengatur dan menetapkan bunga maksimum Financial Technology Peer to Peer Lending. Hal ini demi menjaga kepastian hukum serta menjamin persaingan usaha yang sehat dalam industri Financial Technology Peer to Peer Lending.

Kata Kunci : Financial Technology Peer to Peer Lending, Hukum Anti Persaingan Usaha, Kartel, Anti-Competition Law, Cartel