Evaluation of Follow-up on Audit Recommendations in the Indonesian Central Government

LAILA KURNIA F, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Tata kelola yang baik adalah tujuan utama semua organisasi pemerintah di negara mana pun. Hal ini diukur pada sistem kerja dan kebijakan yang diterapkan untuk mengontrol dan memantau pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Audit memberikan kontribusi pada efektivitas, meningkatkan pengendalian dan tata kelola organisasi. Di pemerintahan Republik Indonesia, internal audit dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sedangkan eksternal audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Audit memuat temuan audit dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh objek audit. Permasalahan yang terjadi adalah tindak lanjut hasil audit, khususnya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belum terpenuhi 100%. Terdapat rekomendasi-rekomendasi yang belum ditindaklanjuti selama lebih dari 60 hari sesuai ketentuan. Selain itu, temuan berulang juga masih ditemukan di hampir setiap pemeriksaan oleh BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proses tindak lanjut hasil audit BPK pada pemerintah pusat di Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja dan model kerja profesional antara APIP dan BPK. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, dengan menitikberatkan pada kerangka kerja POAC (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) dan kriteria evaluasi untuk menganalisis situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut antara lain kurangnya koordinasi dan komunikasi, komitmen pimpinan, motivasi, reward and punishment, keberadaan penanggung jawab, dan kendala lain. Peningkatan kapasitas dan pengendalian internal harus diterapkan dengan menjunjung standar kualitas pengawasan dalam sistem audit di pemerintahan Indonesia.

Good governance is the main goal of all government organizations in any country. This is measured in the work system and policies implemented to control and monitor the management and accountability of state finances. Audit contributes to effectiveness, improves control and organizational governance. In the government of the Republic of Indonesia, internal audits are carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), while external audits are carried out by the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). The Audit Result Report contains audit findings and recommendations that must be followed up by the audit object. The problem that occurs is that the follow-up of audit results, especially audits by the BPK has not been 100% fulfilled. There are recommendations that have not been followed up for more than 60 days according to the provisions. In addition, repeated findings are also found in almost every audit by the BPK. This study aims to identify the factors that cause delays in the follow-up process of the BPK audit results at the central government in Indonesia in order to improve the performance and professional work model between the APIP and the BPK. This research uses a qualitative study, with an emphasis on the POAC framework (planning, organizing, implementing and controlling) and evaluation criteria for analyzing the situation. The results showed that the factors that influence the delay of completion of follow-up include lack of coordination and communication, leadership commitment, motivation, reward and punishment, the presence of a person in charge, and other obstacles. Capacity building and internal control must be implemented by upholding the quality standards of supervision in the audit system in the Indonesian government.

Kata Kunci : Evaluation, Auditing, Internal Control, Audit Recommendation Follow-up