PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INDONESIA DI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA TIONGKOK BERDASARKAN KONVENSI MIGRAN 1990
NADIA NUR FITRIANI, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si
2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak buah kapal warga negara Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok berdasarkan Konvensi Migran 1990. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yag diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil analisa penulis menyimpulkan bahwa: meskipun telah diatur berbagai peraturan baik secara nasional maupun internasional seperti Maritime Labour Convention (MLC) 2006 konvensi yang diselenggarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. yang bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut, serta adanya Ratifikasi Konvensi Migran 1990 dan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri tidak cukup untuk memberikan dasar hukum pelindungan bagi ABK perikanan di kapal luar negeri karena kenyataan yang ada peraturan tersebut ternyata implementasinya masih diabaikan oleh pemilik kapal sehingga permasalahan serta pelanggaran hak ABK masih sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.
This research aims to determine the efforts made by the Indonesian Government to protect Indonesian crew members on Chinese-flagged fishing vessels based on the 1990 Migrant Convention. This thesis uses a normative legal research method, the approach used will enable researchers to take advantage of the findings. empirical law science and other sciences for the benefit and analysis and explanation of law without changing the character of normative law science. Many various legal materials have empirical properties such as comparative law, legal history, and legal cases that have been decided. The data used in this study is secondary data obtained using literature study, namely collecting, selecting, and researching laws and regulations, books, undergraduate theories, as well as reading sources related to the problem under study. From the analysis, the authors conclude that: although various regulations have been regulated both nationally and internationally such as the Maritime Labor Convention (MLC) 2006 convention which was held by the International Labor Organization (ILO) in 2006 in Geneva, Switzerland. which aims to ensure the rights of seafarers around the world are protected and provides standard guidelines for every country and shipowner to provide a comfortable working environment for seafarers, as well as the Ratification of the Migrant Convention 1990 and existing domestic legislation. to provide a legal basis for protection for fisheries crew on foreign ships since these regulations are still being ignored by ship owners so that problems and violations of the rights of crew members often occur and need serious attention from the government.
Kata Kunci : Konvensi Migran 1990, anak buah kapal, kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok