STRATEGI ELITE TRADISIONAL BERKUASA DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUHTAR HABODDIN, Prof. Dr. Cornelis Lay., MA

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

Riset ini menjelaskan pergulatan elite tradisional, khususnya kaum bangsawan dalam masyarakat Makassar disebut karaeng (golongan atas/keturunan raja, daeng golongan tengah dan ata golongan bawah). Nurdin Abdullah adalah bagian dari elite tradisional yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan bupati di Kabupaten Bantaeng serta mampu memperbesar kekuasaan atas kemenangannya dalam pemilihan gubernur di provinsi Sulawesi Selatan. Kemampuan Nurdin Abdullah dalam merebut,mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan membawa dua pesan penting kepada lawan politiknya. Pertama, elite tradisional memiliki kemampuan berjuang dalam merebut kekuasaan dari keluarga petahana, Azikin Solthan (1998-2008) dalam pilkada secara demokratis. Kemenangan Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa keluarga petahana bisa dikalahkan dalam pilkada secara langsung. Kedua, pilkada langsung sebagai instrumen sirkulasi elite di tingkat lokal berhasil dimenangkan elite tradisional. Kemenangan ini secara otomatis mendapatkan pengakuan, kehormatan, kebesaran harga diri personal, keluarga, dan komunitas kaum bangsawan atas keunggulan mereka sebagai elite politik yang memerintah. Kemenangan Nurdin Abdullah dalam perebutan kekuasaan bupati Bantaeng (2008-2018) dan terpilih sebagai gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 mengundang tanya, yakni bagaimana elite tradisional dalam merebut kekuasaan kepala daerah? Bagaimana cara elite tradisional mempertahankan kekuasaan dan memperbesar kekuasaan politik? Dua pertanyaan ini merupakan esensi dalam ilmu politik. Pertanyaan bagaimana merupakan bagian dari penelitian studi kasus. Khususnya studi kasus tunggal yang menempatkan Nurdin Abdullah sebagai aktor politik penting dalam perebutan kekuasaan kepala daerah. Dikatakan demikian, karena Nurdin Abdullah merupakan figur pertama dari keluarga kerajaan Bantaeng yang berhasil menduduki jabatan bupati dan gubernur. Keberhasilan Nurdin Abdullah menduduki jabatan bupati selama dua periode, kemudian memperbesar kuasanya sebagai gubernur Sulawesi Selatan merupakan bukti bahwa elite tradisional adalah petarung. Tiga momentum pilkada tersebut berhasil dimenangkan dengan mengalahkan keluarga petahana. Dalam pilkada pertama 2008 di Bantaeng, Nurdin Abdullah mengalahkan dua pasangan adik Bupati dengan mendayagunakan segenap sumberdaya (ekonomi, simbolik, budaya, dan sosial), kerja partai politik ditambah dengan dukungan politik masyarakat. Ketika kekuasaan berhasil direbut, maka yang dilakukan adalah bekerja untuk rakyat, mereformasi birokrasi, dan inovasi pelayanan publik. Semua kerja dan prestasi memperkuat posisi Nurdin Abdullah sebagai kepala daerah. Implikasinya adalah pada pilkada periode kedua, tidak ada lagi kampanye politik. Kerja nyata dan berprestasi menempatkan Nurdin Abdullah dicintai rakyatnya dan dibuktikan dengan perolehan suara yang mencapai 83 persen. Nurdin Abdullah sudah melewati dua fase, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai seorang politisi tentu tidak berhenti pada mempertahankan kekuasaan, tetapi berupaya memperbesar kekuasaan. Hal ini sangat dimungkinkan melalui kompetisi dalam pemilihan gubernur. Dalam pertarungan merebut kekuasaan gubernur Sulawesi Selatan semua calon memiliki sumber daya yang hampir sama. Keunggulan Nurdin Abdullah terletak pada modal kulturalnya berupa siri (harga diri rasa malu) dan pacce (solidaritas). Siri dan pacce dijadikan sebagai faktor pendorong untuk berprestasi dan bersih diri dari perilaku korupsi dalam mengelola pemerintahan daerah di Bantaeng. Karakter pemimpin yang berprestasi dan bersih diri mengundang banyak simpati dan dukungan masyarakat. Berprestasi dan bersih diri telah membangkitkan kebanggaan kolektif masyarakat terhadap elite tradisional yang memerintah. Karena itu, dalam pemilihan gubernur, masyarakat Sulawesi Selatan memberikan dukungannya sebagai bentuk kebanggaan dan apresiasi terhadap prestasi dan kerja nyatanya. Kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya sangat menguntungkan Nurdin Abdullah. Dengan demikian, maka karakter Nurdin Abdullah sangat cocok dengan wajah demokrasi Sulawesi Selatan, yang membutuhkan pemimpin yang bersih dan berprestasi. Bersih diri merupakan antitesa dari kehadiran pasangan calon mantan korupsi, yang sebagian besar warga Sulawesi Selatan merasa malu dan menolak kehadirannya. Bersih diri juga merupakan kritik terhadap perilaku nepotisme atau praktik politik dinasti yang dinilai kurang etis (hadirnya Ibrahim dan Syahlan dalam pemilihan bupati dan Ichsan Yasin Limpo dalam pemilihan gubernur). Masyarakat menolak politik dinasti dan membutuhkan elite baru yang berprestasi dan bersih diri. Prestasi dan bersih diri merupakan lawan dari praktik politik dinasti dan korupsi. Karena itu, bersih diri dan berprestasi merupakan kekuatan dan menjadi modal kultural yang melekat pada kepemimpinan elite tradisional. Dengan temuan tersebut, maka keberhasilan elite tradisional dalam merebut, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan memberikan informasi tambahan atas kajian elite di tingkat lokal. Kata kunci: bangsawan, elite politik, sumber daya, siri-pacce, pilkada.

This study explains the traditional elite's struggles, especially the aristocracy in Makassar society called Karaeng (upper class/royal descent, which is middle class (Daeng) and lower class (Ata)). Nurdin Abdullah is part of the traditional elite who successfully seize and maintain power through the Regent's election in Bantaeng Regency and increase his power through the victory in the gubernatorial election in South Sulawesi province. Nurdin Abdullah's ability to seize, maintain, and increase power means two important messages to his political opponents. First, the traditional elite can fight to seize power from the incumbent family, Azikin Solthan (1998-2008), in a democratic election. The victory of Nurdin Abdullah explained that the incumbent's family could be defeated in the direct elections. Second, the direct regional election as an instrument of elite circulation was won by the traditional elite at the local level. This victory automatically earns recognition, honor, greatness of the aristocrats' personal, family, and community dignity for their superiority as the governing political elite. The victory of Nurdin Abdullah in the struggle for the power of the Bantaeng district head (2008-2018) and being elected governor of South Sulawesi 2018-2023 have emerged a question, namely, how do the traditional elites seize the power of the regional head? How do the traditional elites maintain power and increase political power? These two questions are of the essence of political science. The how-question is part of the case study research; particularly, a single case study places Nurdin Abdullah as an important political actor in regional heads' power struggle. That said, Nurdin Abdullah was the first figure from the Bantaeng royal family who held the regent and governor positions. The success of Nurdin Abdullah as Regent for two terms, then increasing his power as governor of South Sulawesi, proves that the traditional elite is a fighter. In the three elections, he won by defeating the incumbent family. In the first election in 2008 in Bantaeng, Nurdin Abdullah defeated two younger pairs of the Regent by utilizing all resources (economic, symbolic, cultural, and social), political parties' work with the political support of the community. When he was in power, he worked for the people, reform the bureaucracy, and innovated public services. All of his work and achievements strengthened Nurdin Abdullah's position as regional head. The implication is that in the second election period, there will be no more political campaigns. Real work and achievements made Nurdin Abdullah loved by his people, and it was proven by the number of votes that reached 83 percent. Nurdin Abdullah has passed two phases, namely seizing and maintaining power. As a politician, he does not stop only at maintaining power but tries to increase power. It is possible through competition in the election for governor. In the struggle to seize power for the governor of South Sulawesi, all candidates have almost equal resources. Nurdin Abdullah's strength lies in Siri's cultural capital (self-esteem-shame) and Pacce (solidarity). Siri and Pacce were used as driving factors for achievement and clean themselves from corrupt behavior in managing local government in Bantaeng. The character of an accomplished leader who is clean and has a lot of community sympathy and support. Having good achievement and self-cleanness (Bersih Diri) has raised the community's collective pride towards the traditional ruling elite. Therefore, in the gubernatorial election, the South Sulawesi people gave their support as a form of pride and appreciation for their real achievements and work. The intelligence of the people in exercising their political rights greatly benefits Nurdin Abdullah. Thus, Nurdin Abdullah's character fits perfectly with the face of democracy in South Sulawesi, which requires clean and accomplished leaders. Self-cleanness (Bersih Diri) is the antithesis of the presence of a former corruption candidate pair, most of which South Sulawesi residents feel ashamed of and reject their presence. Bersih Diri is also a criticism of nepotic behavior or dynastic political practices that are considered unethical (by the presence of Ibrahim and Syahlan in the district head election and Ichsan Yasin Limpo in the governor election). Society rejects dynastic politics and needs a new elite who is accomplished and clean. Achievement and self-purification are the opposite of dynastic political practices and corruption. Therefore, self-cleanness and achievement are strengths and become cultural assets inherent in traditional elite leadership. With these findings, traditional elites' success in seizing, maintaining, and increasing power provides additional information on elite studies at the local level. Keywords: Aristocracy, Political Elite, Resource, Siri-Pacce, Local Election.

Kata Kunci : bangsawan, elite politik, sumber daya, siri-pacce, pilkada.