MEKANISME AKSES PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK (Studi Kasus Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)

ERNESTUS HOLIVIL, Dr. Ambar Widaningrum, MA.

2020 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan tentang mekanisme akses pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengatur pengelolaan Pantai Pede sebagai sumber daya publik. Dengan menggunakan teori Akses Ribot dan Peluso (2003) sebagai pisau analisis, penelitian ini secara khusus menganalisis cara kerja dua mekanisme akses Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaan pantai Pede, yakni mekanisme berbasis Hak dan mekanisme berbasis struktural dan relasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan metode penelitian online (online research method), proses pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung (online direct data collection) dan tidak langsung (indirect data collection). Sumber data langsung digarap melalui wawancara teks dengan metode tanya jawab secara daring. Sementara sumber data tidak langsung diperoleh melalui pengumpulan data-data sekunder, seperti sumber-sumber bacaan (buku, artikel, jurnal, dan opini), media sosial, website, dan sumber-sumber lain dari lembaga atau instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah dalam kebijakan pengelolaan pantai Pede, Pemkab Mabar menggunakan dua mekanisme akses sekaligus. Pada satu sisi Pemkab Mabar menggunakan mekanisme akses hak (aturan-hukum-legal-formal) sebagai landasan pengelolaan pantai Pede, pada sisi yang lain Pemkab Mabar difasilitasi oleh mekanisme akses berbasis struktural dan relasional. Ada dua mekanisme akses berbasis struktural dan relasional yang digunakan, yakni melalui akses pengetahuan dan akses relasi sosial. Akses pengetahuan dilakukan dengan cara memproduksi pengetahuan, sementara relasi sosial dilakukan dengan cara membangun hubungan dengan pemerintah Pemprov NTT (negosiasi) dan masyarakat luas. Relasi-relasi seperti ini tidak pernah terjalin dengan baik karena kebijakan pantai Pede diselimuti oleh berbagai kepentingan. Dari hasil temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut. Pertama, redistribusi hak pemanfaatan pantai Pede harus mempertimbangkan keseluruhan aktor yang ada sehingga tercipta keadilan sosial. Kedua, perlu ditingkatkan peran Pemkab Mabar dalam menangani polemik kebijakan pengelolaan pantai Pede dengan menggunakan pendekatan community-based management. Dan Ketiga, sistem kolaboratif atau kerja sama antara berbagai pihak sangat diperlukan demi menjaga kelestarian sumber daya pantai dan terpenuhinya akses sumber daya pantai Pede yang lebih adil bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat Mabar yang menginginkan pantai Pede sebagai ruang publik terbuka. Kata Kunci: Pantai Pede, Sumber Daya Publik, Mekanisme Akses, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

This study aims to describe and discuss the access mechanism of the West Manggarai District government in regulating the management of Pede Beach as a public resource. Using the theory of access to Ribot and Peluso (2003) as a knife of analysis, this study specifically analyses the workings of the two access mechanisms of the West Manggarai District Government in Pede Beach management, namely rights-based mechanisms and structural and relational based mechanisms. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The research location is on Pede Beach, Labuan Bajo, West Manggarai, East Nusa Tenggara Province. By using the online research method, the data collection process is carried out in two ways, namely direct (online direct data collection) and indirect (indirect data collection). Direct data sources were worked out through text interviews with the online question and answer method. Meanwhile, indirect data sources are obtained through the collection of secondary data, such as reading sources (books, articles, journals, and opinions), social media, websites, and other sources from local government agencies The results of this study indicate that in the Pede Beach management policy, Mabar District Government uses two access mechanisms at once. On the one side, the Mabar District Government uses the rights access mechanism (legal-formal) as the basic for the management of the Pede Beach, on the other side, the Mabar District Government is facilitated by structural and relational-based access mechanisms. There are two structural and relational-based access mechanisms that are used, namely through access to knowledge and access to social relations. Access to knowledge is done by producing knowledge, while social relations are carried out by building relationships with the NTT provincial government (negotiations) and the wider community. Relations like this have never been well established because the Pede Beach policy is covered with various interests. From the findings of this study, the authors provide several recommendations for follow-up. First, redistribution of utilization rights for Pede Beach must consider all existing actors so as to create social justice. Second, it is necessary to increase the role of the Mabar District Government in handling the Pede beach management policy polemic by using a community-based management approach. And the third, a collaborative system or cooperation between various parties is needed in order to preserve coastal resources and to fully access Pede beach resources which is fairer for all parties, especially for the Mabar community who want Pede Beach as an open public space. Keywords: Pede Beach, Public Resources, Access Mechanism, West Manggarai District Government

Kata Kunci : Pantai Pede, Sumber Daya Publik, Mekanisme Akses, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat