Refugees' Rights Fulfilment by Indonesia Based on the Non-refoulement Principle (Case Study of East Nusa Tenggara Province)

MELINDA RATU RADJA, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Akibat ketakutan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik tertentu, pengungsi meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan di tempat lain. Mereka tidak memiliki perlindungan kecuali mereka diberi sehingga perlingungan atas mereka menjadi tanggung jawab dunia internasional. Dasar hukum perlingungan secara internasional adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Atas alasan kemanusian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta adanya prinsip non-refoulement yang merupakan jus cogen, Indonesia menerbitkan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tesis ini adalah penelitian hukum normstif yang bertujuan untuk memahami sejauh mana Indonesia memenuhi hak pengungsi dengan posisinya saat ini. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Tesis ini menemukan, pertama, Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memenuhi hak dasar pengungsi. Indonesia tidak dapat dimintai pertanggung jawab lebih terhadap hak-hak lain seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protocol 1967. Kedua, pemerintah pada level Nusa Tenggara Timur masih menemukan sejumlah tantangan: masalah: resistensi Pemerintah Daerah dengan alasan kesiapan anggaran dan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana-prasarana); kurangnya sosialisasi kepada kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur terhadap regulasi yang sudah ada; dan kecemburuan sosial masyarakat sekitar terhadap pengungsi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Due to fear of persecution or reasons of race, religion, nationality, membership in certain social groups or political opinions, refugees leave their home countries. They do not have the protection unless they are given, so it becomes the international community's responsibility. The legal basis for international protection is the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Indonesia has not ratified it and only a transit country because of its strategic location. For humanity and respect for human rights and the existence of the principle of non-refoulement, Indonesia issued Presidential Decree number 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad. This thesis is normative legal research that aims to understand how Indonesia fulfills refugees' rights in its current position. The data collected is in the form of primary and secondary data. This thesis uses qualitative data analysis methods with statute approach and analytical approach. First, this thesis finds that Indonesia coordinates with UNHCR and IOM to fulfill refugees' basic rights. Indonesia cannot be held more responsible for other rights, as stated in the Convention. Second, the government at the East Nusa Tenggara level still finds some challenges: problems with the resistance of the Regional Government on the grounds of budget and resource readiness (human resources and infrastructure); lack of outreach to regencies/cities in East Nusa Tenggara regarding existing regulations; and social jealousy from residents to the refugee because of lack of socialization by the government.

Kata Kunci : Pengungsi; Non-refoulement; Pemerintah Indonesia; UNHCR, IOM,