KEWENANGAN PENYITAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL TERHADAP WEBSITE ASING MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

CHRISTIAN A C T, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kewenangan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap website asing yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji bentuk pengaturan kewenangan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap website asing dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa yang akan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk meneliti harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan akses ilegal terhadap website asing dalam UU ITE. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap website asing, telah diatur dalam ketentuan UU ITE maupun KUHAP. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kekurangan yaitu: tidak diaturnya proses penyitaan terhadap bukti elektronik yang berada diluar yurisdiksi negara Indonesia, hal ini terjadi karena ketentuan penyitaan yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam yurisdiksinya di wilayah negara lain, walaupun Indonesia mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana siber tersebut. Guna mengatasi kendala dalam proses penyitaan diperlukan aturan-aturan khusus diperlukan aturan-aturan yang dapat mengakomodir setiap tindakan penyelidik maupun penyidik dalam pelaksanaan kewenangannya untuk menanggulangi kejahatan siber khususnya tindak pidana akses ilegal terhadap website asing. Aturan tersebut harus berorientasi pada sifat transnasional tindak pidana siber yang dilakukan di dunia maya Selain itu, penggunaan instrument internasional dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yurisdiksi dalam penanggulangan tindak pidana akses ilegal berupa kerjasama internasional.

This legal research aims to know and explain about the foreclosure authority in the investigation of illegal access crimes against foreign websites contained in the Information and Electronic Transactions Act and to review the form of foreclosure authority arrangements in the investigation of illegal access crimes against foreign websites in the Information and Electronic Transactions Act in the future. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is literature law research. That normative legal research is doctrinal law research, also referred to as library research or document studies. This normative legal research was conducted to examine harmonization and synchronization between provisions governing the act of illegal access to foreign websites in the ITE Law. The results of this study show that the regulation on foreclosure in the investigation of illegal access to foreign websites, has been regulated in the provisions of the ITE Law and KUHAP. However, in its implementation still has some shortcomings, namely: unregulated process of confiscation of electronic evidence outside the jurisdiction of the State of Indonesia, this happens because the predetermined foreclosure provisions cannot be carried out in its jurisdiction in the territory of other countries, even though Indonesia has jurisdiction over such cybercrime. In order to overcome obstacles in the foreclosure process, special rules are required rules that can accommodate every action of investigators and investigators in the implementation of its authority to tackle cybercrime, especially criminal acts of illegal access to foreign websites. The rule must be oriented towards the transnational nature of cybercrime committed in cyberspace In addition, the use of international instruments can be done to address jurisdictional problems in the prevention of illegal access crimes in the form of international cooperation.

Kata Kunci : Penyitaan, akses ilegal, website asing