Village-Owned Enterprise (VOE) as Community Enterprise in Indonesia (Case Study of VOE Tirta Mandiri, Ponggok Village, Klaten)

MARIA DIKA PUSPITA S, Ambar Widaningrum, Dr., M.A.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Usaha komunitas adalah salah satu pendekatan yang paling umum dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan pedesaan yang telah dipraktekkan di negara berkembang dan maju. Konsep ini muncul seiring dengan gagasan pengembangan masyarakat dan usaha sosial. Usaha komunitas dipahami sebagai perusahaan yang basis sosialnya adalah komunitas, serta mengejar tujuan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Di Indonesia, gagasan ini digaungkan sejak tahun 2014 ketika UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan. Usaha komunitas dalam undang-undang tersebut diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik BUMDes dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya dengan menggunakan kerangka konseptual usaha komunitas. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dipilih sebagai sasaran penelitian karena secara nasional dikenal sebagai BUMDes yang sukses dalam menjalankan usahanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tirta Mandiri telah mengubah kehidupan ekonomi masyarakat secara positif. Faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilannya adalah adanya perencanaan berbasis data, sumber daya alam, kepemimpinan transformatif, pencarian sumber modal secara kreatif, keterlibatan organisasi informal di desa, penggunaan media sosial, dan kemampuan membangun jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, pemerintah desa telah melaksanakan beberapa program untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, antara lain subsidi jaminan kesehatan nasional, subsidi jaminan sosial tenaga kerja, beasiswa warga melalui program Satu Rumah Satu Sarjana, perbaikan rumah dan daerah kumuh, dan Dana Stimulan untuk setiap RW. Namun demikian, muncul perasaan luas bahwa tidak semua warga mengalami peningkatan kesejahteraan. Perpecahan masyarakat akibat pemilihan kepala desa, ditambah dengan keraguan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes telah mengurangi ikatan sosial di dalam masyarakat. Temuan terkait dengan proses sosial tersebut menunjukkan bahwa inklusi sosial dan kesadaran sosial sangat penting dalam mengelola BUMDes. Selain itu, pendampingan dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi diperlukan untuk membantu BUMDes mencapai tujuan emansipatorisnya.

Community enterprise is one of the most prevalent approaches to village development and rural poverty reduction. It has been practiced in both developing and developed countries. This concept has been emerged along with the idea of community development and social enterprise. It is understood as an enterprise whose social base is a community. A community enterprise pursues both economic and social purposes for its members. In Indonesia, this discourse has been promoted since 2014, when Law no. 6 of 2014 on Village was enacted. Community enterprise in this law is manifested in the form of Village-owned Enterprise (VOE). This research aims to understand the practice of VOE in pursuing both economic and social goals within the frame of community enterprise. This study applies a qualitative approach with case study as the method. VOE Tirta Mandiri in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java was selected as the research target because it is nationally well known as a successful VOE. The data were collected through interviews, observation, and studying relevant documents. The result of the study shows that VOE Tirta Mandiri has positively transformed the life of the community economically. The key factors contributing to the success are the data-based plan, natural endowment, transformative leadership, creative search for capital source, the involvement of the informal organizations in the village, the use of social media, and the ability to build network with external stakeholders. Meanwhile, the village government has delivered several programs to fulfill the basic needs of the residents, including national health insurance subsidies, labor social security subsidies, scholarship for residents via the One House One Degree (Satu Rumah Satu Sarjana) program, improvement of houses and slums area, and Stimulant Fund for each neighborhood association. However, there was a wide-spread feeling that not all residents�¢ï¿½ï¿½ welfare has improved. The divisiveness of the community caused during a village head election, compounded with doubt of the accountability of VOE management, has reduced the social bonding within the community. The findings of the social processes suggest that social inclusion and social awareness are crucial in managing VOE. Moreover, some guidance from higher-level governments is needed to help VOE achieve its emancipatory objectives.

Kata Kunci : community enterprise, social enterprise, rural enterprise, village-owned enterprise, village development