The Evaluation of the National Marine Protected Area Management (Case Study: Indonesian's National Efforth)

AMBAR RETNOWULAN, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan dengan 17.540 pulau, dan garis pantai yang membentang lebih dari 95 ribu kilometer. Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dan beragam. Untuk memastikan kelestarian sumber daya laut, setidaknya Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 20 juta ha Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2020. Dalam pengelolaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk unit pelaksana kawasan konservasi perairan nasional tahun 2010. Untuk memastikan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan No. 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Tesis ini mengevaluasi kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan implementasi peraturan No. 47 Tahun 2016. Studi berbasis wawancara dan kuesioner yang diserahkan kepada karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kantor unit pelaksana kawasan konservasi perairan nasional. Evaluasi pengelolaan nasional mengadopsi model International Union for Conservation of Nature (IUCN). Evaluasi atas Peraturan KKP No. 47 Tahun 2016 menggunakan model skala likert. Hasil kajian efektivitas pengelolaan di tingkat nasional adalah 79,19%. Nilai yang tinggi secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan KKPN dikelola secara efektif. Namun demikian, masih banyak permasalahan terkait sumber daya, terutama sumber daya manusia dan pendanaan. Evaluasi regulasi KKP terkait pemanfaatan KKL menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Proses birokrasi juga menghambat kegiatan pemberian izin. Kurangnya dana dan sumber daya manusia berdampak pada terbatasnya pengawasan yang dilakukan di bawah pengawasan KKP; Ada banyak pelanggaran terkait aktivitas pariwisata dan praktik penangkapan ikan yang merusak.

Indonesia is an archipelagic country where most of its territory meets the ocean with 17,540 islands, and a coastline stretching over 95 thousand kilometers. Indonesia has an abundant and diverse marine and fisheries resource potential. To ensure that marine resources are maintained, at the least, the Government of Indonesia has committed to achieving 20 million ha of Marine Protected Areas (MPA) by 2020. In managing the MPA, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) establish the national implementation units of marine protected area in 2010. To ensure the utilization of the marine protected area in Indonesia, the MMAF issued Regulation No. 47 Year 2016. This thesis evaluates the management quality of the national marine protected area and the implementation of the MMAF regulation No. 47 Year 2016. The study based on interviews and questionnaires submitted to the MMAF employees that are associated with the NMPA offices. The evaluation of the national MPA management adopts the International Union for Conservation of Nature (IUCN) model. The evaluation of MMAF Regulation No. 47 Year 2016 utilizes the Likert scale model. The result of the MPA management effectiveness study at the national level is 79.19%. The high mark clearly indicates that the management of national MPA is being effectively managed. However, there are still many problems related to resources, particularly human resources and funding. The evaluation of MMAF regulation related to the utilization of MPA shows that the implementation is not optimal yet. The bureaucratic process also impedes the issuance of permits activities. Lack of funds and human resources affect the limited monitoring being carried out under the supervision of MPA; there are many violations related to tourism activity and destructive fishing practices.

Kata Kunci : marine protected areas effectiveness, fisheries, policy evaluation, Indonesia