TANGGUNG JAWAB UNHCR & PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI

AVE AGAVE CH S, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., L.L.M

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), pelaksanaan penerapan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi di Indonesia, serta koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional yang mengurusi pengungsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan nasional dan internasional yang mengatur tentang pengungsi serta hasil wawancara dari narasumber untuk menganalisis putusan. Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu : (1) UNHCR dan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus pengungsi yang melakukan prostitusi dengan cara memproses tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadi keresahan diantara masyarakat. UNHCR memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi yang melakukan prostitusi dengan cara memperjuangkan hak-hak para pengungsi di depan pengadilan seperti penegakan prinsip equality before the law terhadap pengungsi yang telah melanggar hukum. (2) Perpres No. 125 Tahun 2016 belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Terdapat keterbatasan Perpres No. 125 Tahun 2016 yaitu Perpres tersebut belum secara khusus mengatur prinsip non-refoulement dan juga ketentuan hukum bagi pengungsi yang melakukan tindak kriminal di Indonesia. (3) Indonesia telah melakukan koordinasi dengan organisasi internasional yang menangani permasalahan pengungsi seperti UNHCR & IOM. Namun, Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan UNHCR belum dilakukan secara baik seperti adanya status pengungsi yang diberikan oleh UNCHR tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR.

This legal research aims to identify and analyze the responsibilities of UNHCR and the Indonesian government in handling cases of refugees who are in detention centers, the implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016 which regulates the handling of refugees in Indonesia, and coordination that has been carried out by the Government. Indonesia with international organizations dealing with refugees. This research was conducted using normative legal research methods, through literature study. The main materials used in this study are primary legal materials in the form of national and international regulations governing refugees and the results of interviews from sources to analyze decisions. This research resulted in several conclusions : (1) UNHCR and the Indonesian government have a responsibility towards refugees residing in Indonesian territory. The Indonesian government has the responsibility in handling cases of refugees who commit prostitution by processing these acts in accordance with the provisions of the applicable law in Indonesia so that there is no unrest among the community. UNHCR has a responsibility towards refugees who commit prostitution by fighting for the rights of refugees before the courts, such as upholding the principle of equality before the law against refugees who have violated the law. (2) Presidential Decree No. 125 of 2016 has not been implemented effectively and thoroughly. This is due to obstacles in implementing these regulations. There are limitations to the Presidential Decree No. 125 of 2016, namely the Presidential Regulation has not specifically regulated the principle of non-refoulement and also the legal provisions for refugees who have committed criminal acts in Indonesia. (3) Indonesia has coordinated with international organizations dealing with refugee issues such as UNHCR & IOM. However, the cooperative relationship between the Indonesian government and UNHCR has not been carried out properly, such as the refugee status granted by UNCHR without being noticed by the Indonesian government so that communication errors between the Indonesian government and UNHCR often occur. 125 of 2016, namely the Presidential Regulation has not specifically regulated the principle of non-refoulement and also the legal provisions for refugees who have committed criminal acts in Indonesia.

Kata Kunci : Refugee, UNHCR, Immigrant Detention Center, Responsibility